JAKARTA, LASPELA — Pasokan timah Indonesia berkontribusi besar untuk memenuhi kebutuhan timah dunia. Sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia, komoditas timah Indonesia juga menjadi penyokong devisa negara. Menyadari kebutuhan timah untuk masa depan, Pemerintah Indonesia terus memperbaiki tata kelola dan tata niaga timah dalam negeri. Upaya perbaikan tata kelola timah dilakukan mulai dari hulu hingga ke hilir.
PT Timah Tbk merupakan perpanjangan tangan Pemerintah sebagai badan usaha negara dalam mengelola sumber daya alam timah. Dalam melaksanakan proses bisnisnya, PT Timah berupaya untuk terus menjalankan bisnis proses dengan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi percontohan pengelolaan komoditas tambang timah bernilai tambah optimal.
Perseroan pun ikut proaktif menyuarakan implementasi tata kelola pertambangan yang baik di tengah maraknya penambangan timah tanpa izin. Perseroan berharap agar bisnis pertambangan timah dapat berjalan dengan terus mengedepankan regulasi yang berlaku.
PT Timah sebagai Anggota Holding Grup MIND ID telah menggelar RUPS Tahunan 2023 di Jakarta, Rabu (8/5/2024) dan memperlihatkan performa yang belum menggembirakan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi global dan domestik yang belum membaik, lemahnya permintaan logam timah global ditengah aktifitas penambangan tanpa izin berdampak pada kinerja.
Pada tahun kerja 2023, TINS membukukan pendapatan sebesar Rp8,4 triliun, EBITDA sebesar Rp684,3 miliar dan rugi tahun berjalan sebesar Rp449,7 miliar. Menurunnya kinerja keuangan PT Timah tentu saja akan berdampak pada penurunan kontribusi terhadap pajak dan PNBP.
Menatap tahun 2024, upaya perbaikan tata kelola timah yang dilakukan pemerintah berdampak baik pada kinerja, hal ini dibuktikan dengan performa bisnis pada kuartal 1 tahun 2024, PT Timah berhasil membalikkan keadaan dari merugi di tahun 2023 menjadi laba di kuartal 1 tahun 2024.
Pada kuartal pertama tahun 2024, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2,06 triliun dan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 29,55miliar.
Indikator keuangan perseroan juga menunjukkan hasil yang baik,terlihat dari beberapa rasio keuangan penting di antaranya Quick Ratio sebesar 23,2%, Current Ratio sebesar 143,5%, Debt to Asset Ratio sebesar 50,3%, dan Debt to Equity Ratio sebesar 101,4%.
Ketergantungan daerah terhadap sektor ekonomi ini teramat besar, namun pelaksanaan yang belum ideal memberikan dampak kurang maksimal terhadap daerah penghasil sektor tambang seperti Bangka Belitung.
Seiring dengan perbaikan tata kelola timah ini juga memberikan dampak baik terhadap proses bisnis PT Timah sebagai salah satu perusahaan pertambangan timah yang merepresentasikan negara.
Sekretaris Perusahaan PT Timah, Abdullah Umar mengatakan, mengawali tahun produksi 2024 kinerja PT Timah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Perseroan terus mendorong perbaikan tata kelola pertimahan dengan gencar melakukan pengamanan aset dan penegakan aturan serta kerja sama penambangan rakyat untuk mereduksi penambangan tanpa izin di wilayah konsesi pertambangan, Alhamdulillah Produksi PT Timah menunjukkan tren peningkatan sekitar 40% hingga 50% di awal tahun ini,” katanya.
Abdullah meyakini upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan saat ini diharapkan menjadi implikasi positif terhadap tata kelola pertambangan timah di Indonesia. Perbaikan tata kelola dan bisnis komoditas timah diharapkan dapat terus memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat, bangsa dan negara.
“Penegakan aturan tentunya memberikan dorongan yang penting untuk menyelamatkan aset bangsa yaitu bijih timah. Dengan ekosistem bisnis pertimahan yang sehat, kita optimis terhadap keberlanjutan bisnis pertambangan timah ke depan,” pungkasnya. (*)
