PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) akan menggelar rapat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas soal kondisi pertimahan setelah terungkapnya dugaan korupsi tata niaga komoditas timah.
“Besok tim dari Jakarta datang ke Babel kita akan gelar rapat APH terkait kondisi pertimahan saat ini di Babel. Dan rapat akan berlangsung besok Selasa di Kantor Gubernur Babel,” kata Pj Gubernur Babel Safrizal ZA di Pangkalpinang, Senin (22/4/2024).
Disampaikan Safrizal, adapun rapat tersebut akan membahas terkait aset yang sudah disita oleh APH dalam kasus pertambangan timah dengan potensi kerugian negara sebesar Rp271 triliun.
“Bagaimana aset yang telah disita ini, supaya tidak turun harga, bagaimana cara mengelolanya apakah supaya tetap hidup, bagaimana, siapa yang mengelolanya. Kalau nggak jadi besi tua atau rongsok gak ada manfaat bagi Babel,” jelasnya.
Dia menambahkan, komposisi rapat ini hanya pemerintah daerah dengan instansi penegak hukum. Rapat ini digelar secara tertutup, namun hasilnya akan disampaikan kepada publik setelah rapat selesai.
“Rapat tertutup, setelah tertutup nanti ada konferensi pers, sekitar jam 9 rapatnya, dan konferensi pers akan di gelar siang selesai rapat,” tutupnya.(chu)
