PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi menduga bahwa para kepala desa (kades) yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung terindikasi ‘bermain mata’ dengan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima plasma dan perusahaan perkebunan sawit.
“Saya menerima laporan bahwa ada beberapa kades yang diberi banyak fasilitas dari perusahaan perkabunan sawit baik berupa proyek-proyek di perkebunan dan membangun ini itu untuk kepentingan pribadi menggunakan galisas perusahaan,” ujar Beliadi, Kamis (14/3/2024).
Menurutnya, hal ini sangat tidak diperbolehkan atau dilarang karana ada hubunganya kekuasaan Kades dengan ruang lingkup usaha perkebunan sawit.
“Seharusnya menurut saya, proyek-proyek atau kegiatan di perusahaan perkebunan lebih manfaat jika dikerjakan dengan sistem padat karya,” katanya.
Selain itu, Politisi Gerindra ini juga menduga
pembiaran kewajiban perusahaan ini ada imbalnya untuk Kades dan Pemerintah Daerah sehingga dibiarkan tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
“Karena kalau tidak ada apa-apanya kewajiban perusahaan ini pasti mereka kejar untuk dilaksanakan,” cetusnya.
Untuk itu, dirinya berharap para kades yang wilayah desanya ada perusahaan perkebunan sawit agar dapat diperiksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan data-data yang dilaporkan.
“Terutama, para Kepala Desa yang tetap merasa ‘enjoy’ dengan plasma dibawah 20 persen dari kebun inti milik perusahaan perkebunan sawit,” tutupnya.(chu)
