PANGKALPINANG, LASPELA – Jelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memastikan kebutuhan logistik sudah terpenuhi secara keseluruhan.
Hal ini dikatakan Anggota dan Koordinator Divisi SDM dan Diklat, Jafri usai rapat kegiatan Fasilitasi dan Dokumentasi Pengawasan Logistik di Kantor Bawaslu Babel, Pangkalpinang, Kamis (8/2/2024).
“Dalam kebutuhan logistik ini ada surat suara, tinta, bilik suara, segel dan lainnya, dan ini sudah terpenuhi semuanya,” ujarnya.
Jafri mengatakan ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Babel terhadap proses pengadaan atau pendistribusian logistik.
“Ketepatan jumlah, waktu, dan spesifikasi pengadaan kebutuhan logistik, pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024 ini jadi perhatian kami di Bawaslu,” katanya.
Dikatakan Jafri, meski secara umum terpadat kekurangan jumlah surat sebanyak 8.368 lembar, tapi atas kekurangan tersebut KPU sudah melakukan pengadaan terhadap pemenuhan kekurangan surat suara tersebut.
“Surat suara yang kurang ini terbagi dua yakni surat suara rusak sebanyak 4.682 lembar yang tersebar di beberapa kabupaten/ kota pada setiap jenis pemilihan, terdapat 4.809 lembar kekurangan surat suara karena pengadaan,” jelasnya.
Pada tanggal 5 Februari 2024 untuk kekurangan surat suara sudah dilakukan penjemputan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), KPU Bangka Tengah dan di dampingi Bawaslu Babel.
Dalam upaya melakukan pengawasan logistik, Jafri menyebutkan bahwa yang terpenting memastikan jumlah surat suara tepat.
“Tempat jumlah ini sesuai dengan jumlah DPT dikalikan 5 surat suara ditambah 2 persen cadangan, termasuk kebutuhan logistik lainnya. Makanya kita harus pastikan jangan sampai surat suara ini melebihi jumlah DPT,” katanya.
Selain itu, terkait dengan potensi kekurangan, pihaknya melakukan pengamanan langsung di gudang KPU tempat penyimpanan logistik tersebut.
“Bawaslu juga terlibat dapat pengawasan logistik ini agar terhindar dari potensi kecurangan. Dan ketika pendistribusian dilakukan pada H-1 ke tingkat Desa, kita (Bawaslu-red) juga ikut mengawasi bersama instansi terkait,” ungkapnya.
“Selain itu di tingkat desa juga kita lakukan pengawasan dan pengawasan untuk menjaga surat suara dipastikan sudah tersebar di setiap TPS,” sambungnya.
Menurut Jafri, untuk potensi kerawanan atau kecurangan tidak ada yang terlalu signifikan. Namun kemungkinan terjadi kerawanan terkait faktor alam.
“Namun agar tidak terjadi hal ini kami selalu antisipasi. Dan kami juga akan lakukan pengawasan pada penyelenggara di KPPS, guna meminimalisir surat suara jangan sampai di rusak,” tutupnya.(chu)
