PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengurangi belanja fisik mengingat keterbatasan anggaran di tahun ini.
“Sebelumnya kita sudah wacanakan ini (infrastruktur-red) terpaksa terancam tidak terealisasi atau batal sejumlah rencana pembangunan di Babel,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel, Fery Insani, Kamis (25/1/2024).
Fery mengatakan, sejumlah anggaran difokuskan untuk mendukung penyelenggara Pemilihan Kepala (Pilkada), karena pilkada merupakan tanggung jawab daerah.
“Pemprov Babel belum fokus dengan pembangunan infrastruktur, karena adanya pilkada. Dan untuk pembangunan kami akan fokus di 2025 setelah pilkada selesai, dan itu sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, di tahun ini juga meski banyaknya pengurangan anggaran, Pemprov Babel tetap fokus ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan yang sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Diakuinya pengurangan anggaran di tahun 2024 ini karena disebabkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang, dan tidak adanya Dana Insentif Daerah (DID) untuk Pemprov Babel.
“Secara anggaran di 2024 ini banyak berkurang DBH, di Belitung yang banyak kurangnya hampir Rp100 miliar,” tuturnya.
Lanjut Fery, DBH komponen dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Umum (DBHSDPU) yang merupakan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dimana penggunaanya untuk belanja daerah.
“DBHSDPU itu berkurang, dulu di tahun kemarin DBHSDPU nya Rp185 miliar dan di 2024 ini hanya Rp91 miliar, dan DID tahun 2023 lalu sebesar Rp52 miliar sekarang tidak ada lagi di 2024,” terangnya
Tak hanya itu, jumlah penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkurang berkisar Rp200 juta. Pengurangan Itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) kemungkinan dari kinerja Pemprov Babel, sehingga Pemprov Babel melakukan pengurangan perjalanan dinas dan membatasi belanja yang di anggap tidak prioritas meski sebenarnya prioritas.
Selain itu DAK pengairan yang di PU tahun ini juga tidak ada, padahal itu penting untuk pengairan sawah dan irigasi, termasuk DAK di bidang pendidikan juga banyak berkurang.
“Karena banyaknya pengurangan ini belanja barang dan jasa diefisienkan, beberapa belanja modal dihentikan di tahun ini dan akan dilanjutkan jika ada perkembangan lain di tahun 2025,” tukas Fery.
“Belanja fisik juga dikurangkan kecuali untuk pemeliharaan dan pemulihan jalan dan itu tidak banyak karena anggarannya sedikit,” paparnya lagi.
Fery menambahkan oleh sebab itu rencana pembangunan di Babel untuk tahun 2024 ini disusun berdasarkan tema yang ditetapkan tahun 2023 lalu, yakni ekonomi sustainable atau keberlanjutan ekonomi dan demokrasi Pemilu.
“Bappeda Babel selalu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, karena kami menjaga dan secara makro mengatur postur-posturnya. Tidak ada yang keberatan karena OPD juga tahu kondisinya,” tutupnya.(chu)
