PANGKALPINANG, LASPELA – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah pusat dan daerah.
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJPn Provinsi Bangka Belitung, Edih Mulyadi dan Penjabat (Pj) Bupati Bangka Muhammad Haris AR, di Kantor DJPb Babel, Selasa (23/1/2024) sore.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Babel, Edih Mulyadi mengatakan, MoU ini dimaksudkan sebagai bentuk kerja sama dan merupakan wadah sarana komunikasi, koordinasi, dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka.
Penandatanganan MoU ini perpanjangan dari kerja sama yang sebelumnya karena dalam lingkup pekerjaan yang dipayungi MoU ini ada 8 dan terkait asistensi pertanggungjawaban APBN maupun APBD karena suka tidak suka harus ada harmonisasi belanja APBN dan APBD.
“Delapan ini adalah asistensi/konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, asistensi pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Koordinasi pembinaan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi),” jelasnya.
“Koordinasi dalam rangka pinjaman daerah, Penyusunan Kajian Fiskal Regional Profil Keuangan Daerah dan Laporan Manajerial, Pertukaran data dan Informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak,” sambung Edih.
Edih menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai fungsi tambahan yaitu Trefa (Treasury, Regional Economist dan Financial Advisory).
“Fungsi treasury merupakan tugas lama yaitu menyalurkan dana APBN, sebagai Regional Economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar memberikan kontribusi yang efektif pada sektor-sektor perekonomian daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang konkret dan evidence-based policy,” katanya.
Sedangkan sebagai financial advisory dapat memberikan masukan/solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan keuangan untuk kementerian lembaga maupun pemerintah daerah.
Sementara itu, Pj Bupati Bangka Muhammad Haris AR menyebutkan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel dengan Pemda Kabupaten Bangka terutama dalam rangka membantu dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD.
Pada kesempatan tersebut juga diuraikan usaha-usaha yang telah dilakukan Kabupaten Bangka dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting sehingga diharapkan pada tahun 2024 tidak terdapat kemiskinan ekstrem maupun stunting.
“Diharapkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka mampu bersinergi dan mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan optimalisasi desentralisasi fiskal di daerah,” tutupnya.(chu)
