PANGKALPINANG, LASPELA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang Miego meminta kepada seluruh kelurahan di Pangkalpinang untuk mendata kembali warganya yang sudah berlangganan atau pun yang belum berlangganan biaya pemungutan sampah.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan retribusi sampah di Kota Pangkalpinang. Miego mengatakan pada tahun 2024 Kota Pangkalpinang defisit anggaran karena ketidaksesuaian Silpa dan pendapatan yang tidak terealisasi sepenuhnya.
“Ada kurang lebih Rp14 miliar, tapi kami bersama Pj wali kota berusaha untuk menagih kembali ke pusat. Sambil menunggu untuk menutupi defisit ini ialah pendapatan yang harus kita tingkatkan,” ujarnya, Selasa (16/1/2024).
Salah satu yang menjadi fokus Pemerintah Kota Pangkalpinang ialah retrisbusi sampah yang mempunyai peluang untuk ditingkatkan lagi.
“Inovasi ini kami tuntut bapak-ibu berkenaan dengan membayar retribusi ini,
seperti contoh apakah bapak-ibu pernah tahu dan pernah mendata warganya melalui RT dan RW, sampah mereka itu buang kemana, karena setiap orang pasti menghasilkan sampah, setiap keluarga pasti ada sampahnya,” ujarnya.
Pendataan ulang harus dimulai dari RT dan RW, data sampahnya dibuang kemana, berlangganan atau tidak, sehingga ditemukan data mana warga yang berlangganan mana yang tidak berlangganan.
“Upayakan yang belum berlangganan untuk berlangganan, tanya alasan kenapa mereka tidak berlangganan lagi, apakah sebelumnya pernah berlangganan tapi tidak dilayani atau alasan lainnya. Saya minta tolong untuk segera itu dilakukan,” bebernya.
Ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menangani sampah, agar sampah mereka itu terbuang dengan tepat, salah satu contoh di Kelurahan Air Kepala Tujuh dimana warga yang rutin berlangganan untuk Satgas Smile hanya 400 Kartu Keluarga (KK).
“Padahal ada 2.300 KK tetapi berlangganan ke Kota Pangkalpinang melalui mobil pink yang dua unit itu baru 400 KK, ditambah dengan yang berlangganan langsung ke DLH pakai mobil truk itu, dan total tidak lebih dari 1000 KK,” ujarnya.
Berarti dengan jumlah ini, ada kurang lebih 1.300 KK yang belum terlayani, potensi ini lah yang diminta Miego untuk diupayakan, belum lagi kelurahan lainnya.
“Ini evaluasi kami, kekhawatiran kami mereka mau bayar tapi kita tidak bisa kita layani, dan lebih parah lagi mereka tidak mau bayar dan malah membuang sampah sembarangan. Sebanyak 1.300 KK inilah yang berpotensi mereka membuang sampah sembarangan dan muncul tempat-tempat sampah liar,” tutupnya. (dnd)
