TOBOALI, LASPELA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) secara teknis telah merampungkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023. Pelaksanaan pembangunan ini merupakan implementasi dari kebijakan yang tertera di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Seiring selesainya tahun berjalan tahun 2023 adalah hal menarik untuk melihat perubahan sosial ekonomi yang ditimbulkan dari proses pembangunan yang telah berjalan. Salah satunya, kondisi ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran.
Plt. Kadis Kominfo Bangka Selatan, Yuri Siswanto mengatakan, hal itu mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Selatan bahwa jumlah pengangguran penduduk Bangka Selatan tahun 2023 tercatat sebanyak 5.103 orang.
“Jumlah ini setara dengan 4,84 persen. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran ini makin berkurang. Jumlah pengangguran yang tercatat oleh BPS tahun 2022 sebanyak 5.623 orang. Tentunya jumlah ini sekitar 5,09 persen,” kata Yuri, Kamis (4/1/2024).
Ia menyebutkan, jika dilihat selisihnya akan melihat pengurangan sebanyak 520 orang. Ini berarti dalam kurun waktu setahun terakhir ada kecenderungan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 520 orang penduduk.
”Disamping itu, BPS juga mencatat di tahun 2023 terdapat 100.355 orang bekerja dan memiliki pekerjaan. 68.552 orang diantaranya adalah pekerja laki-laki dan sisanya sebanyak 31.803 orang merupakan pekerja perempuan,” ungkapnya.
Sebaliknya, untuk pengangguran, dari 5.103 orang tersebut, 3.233 orang adalah laki-laki dan sisanya 1.870 orang adalah perempuan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, bila melihat dari sisi lapangan usaha, 32,98 persen pekerja bekerja di sektor pertanian. Sedangkan sisanya tersebar di berbagai sektor usaha lainnya. Hal ini sejalan dengan struktur ekonomi Bangka Selatan, dimana 40,32 persen diantaranya digerakkan dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan.
“Ini bermakna bahwa roda perekonomian Bangka Selatan masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan,” sebutnya.
Melihat dari satu sisi, lanjutnya pencapaian ini tentu merupakan hal yang patut disyukuri. Namun demikian, pemerintah daerah harus terus berfokus pada upaya menekan angka pengangguran.
“Menciptakan lapangan usaha disektor sektor ekonomi kreatif dan UMKM termasuk menjadi alternatif solusi. Mengingat pada kedua sektor tersebut terjadi peningkatan nilai tambah produk atau sering kita dengar dengan istilah hilirisasi,” pungkasnya. (pra)
