PANGKALPINANG, LASPELA – Lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini telah menerapkan Kamis Melayu, dimana pada hari kamis ini seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer di Pemkot Pangkalpinang memakai baju tradisional melayu.
Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Pangkalpinang Ratna Purnamasari atau lebih dikenal Bunda Tudung Saji (BTS) menuturkan, jika sebenarnya surat edaran memakai baju tradisional ini telah dilakukan saat Maulan Aklil (Molen) menjabat Wali Kota Pangkalpinang saat itu, akan tetapi terhenti penerapannya karena Covid-19.
“Sebenarnya semuanya sudah diatur dalam pokok pikiran kebudayaan yang ada di Perda 12 nomor tahun 2015, tetapi kemarin ketika Wali Kota Pak Maulan Aklil (Molen) kemarin, sudah ada edaran untuk memakai baju tradisional namun terputus dan terjeda oleh covid yang dimana diwajibkan untuk kita WFH,” katanya, Jumat (22/12/2023).
Setelah jabatannya Molen berkahir diganti bu Penjabat (Pj) Wali Kota Lusje Anneke Tabalujan, program ini disambung lagi dan ini merupakan komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang mendukung kemajuan kebudayaan.
Penerapan memakai baju tradisional ini memang harus dari tapuk pimpinan tertinggi, dan harus diikuti oleh tatanan paling terendah yaitu masyarakat.
“Tapi selama ini masyarakat belum nih, nah kalau bisa dihari yang sudah ditetapkan itu masyarakat umum pun kalau ke mall harus memakai baju tradisional, kan seru, terus kalau menghadiri kegiatan di pemerintah daerah harus pakai, kita pun kalau DL keluar di hari kamis tetep pakai, dan itu sudah kami terapkan saat DL ke Bangka Selatan kemarin,” katanya.
Ia menuturkan memulai itu harus serentak dari atas sampai bawah dan juga harus diimbangi dengan efek domino. “Sebuah kebijakan itu kan diterbitkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelaku fashion yang memang khusus memproduksi pakaian tradisional tadi jangan sampai perputaran uangnya itu malah ke online, itu saja yang mau kita sama-sama kejar,” ujarnya.
Ratna juga mengimbau kepada para pelaku UMKM untuk jangan mematok harga baju yang terlalu tinggi, buatlah yang bisa dijangkau seluruh kalangan masyarakat.
“Kalau bisa kita setara, jika buat harganya plus ongkir, namun yang kita jual itu kualitasnya lebih tinggi,” tuturnya.
Pokoknya dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus ada sinergitas untuk meningkatkan kesejahteraan, dan ini dikatakan Ratna harus dikuasai dan dipegang oleh Pangkalpinang.
“Lalu sepertinya kedepan akan banyak sentuhan-sentuhan dari Bu Lusje juga, untuk itu bidang kebudayaan dan itu sudah kita rencanakan bersama, bagaimana eksekusi di lapangannya,” tuturnya. (dnd)
