PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi didampingi Plt Wakil Ketua DPRD Babel, Heryawandi menyambangi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam rangka berkoordinasi terkait perdagangan Timah Bangka Belitung di ICDX dan JFX guna menunjang Pendapatan Asli Daerah Babel, Selasa (5/12/2023).
Beliadi menyampaikan hasil paripurna DPRD Babel pada APBD 2024 beberapa waktu lalu DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta agar eksekutif untuk mencari sumber PAD selain dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar minyak (BBM) agar perekonomian di Babel pada tahun-tahun kedepan dapat lebih baik lagi.
“Kalau PAD Babel hanya mengandalkan PKB dan Pajak BBM maka Pemprov Babel kedepannya bisa kolaps, hal ini harus diantisipasi mulai dari sekarang dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui via telefon, Rabu (6/12/2023).
Dia mengatakan, salah satunya yang dapat dijajaki terkait pendapatan melalui perdagangan komoditi timah yang selama ini sudah perdagangkan di ICDX dan JFX baik berupa saham ataupun bentuk kontribusi lainnya.
“Dengan begitu sehingga setiap bantuan yang diberikan dapat diketahui sumbernya, tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dan bisa diketahui masyarakat babel secara langsung dan terlihat serta berdampak langsung kepada masyarakat Babel,” katanya.
Dikesempatan yang sama, Plh. Kepala Bappebti Kasman menyampaikan seiring dengan perkembangan zaman subjek perdagangan kini tidak selalu berupa barang fisik, masyarakat telah dikenalkan pada futures market atau pasar berjangka, yaitu pasar komoditi valuatif yang menawarkan produk, baik barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya yang mana komoditi tersebut dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang dikenal dengan sebutan pasar perdagangan berjangka komoditi yang diatur oleh Kementerian Perdagangan melalui Lembaga bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat Bappebti sesuai UU No. 32 tahun 1997.
“Tugas kami dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi timah di bursa sejak era kebijakan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan sampai saat ini, terkait pendapatan yang dapat diberikan oleh ICDX dan JFX kepada daerah asal timah merupakan kebijakan perusahaan,” tuturnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut perusahaan trading timah yaitu Indonesia Commodity and Derivatites Exchange (ICDX) yang diwakili Bambang dan Jakarta Futures Exchange (JFX) dihadiri Paulus.
Lebih dalam, Perwakilan ICDX, Bambang menyampaikan bahwa kontribusi dan bantuan yang hanya dapat diberikan oleh ICDX yaitu berupa CSR.
“Saat ini kami bersama Pemkab Bangka Tengah sedang menjalankan program penanaman mangrove 100.000 bibit pohon di Kurau Barat, bantuan sembako, kurban hari besar keagamaan,” ungkapnya.
Namun terkait penambahan PAD melalui pembagian keuntungan dari saham harus dibicarakan, dikaji dan dianalisa lebih lanjut.
Sama halnya dengan JFX, seperti yang disampaikan Direktur JFX Paulus, bahwa perusahaannya selalu memberikan CSR kepada Babel. Sedangkan terkait saham untuk Pemprov Babel hal tersebut tidak mudah karena terbentur regulasi dan perusahaan dalam beroperasi ada pertimbangan panjang berupa cost dan benefit.
“Beberapan program CSR kami seperti bantuan pulsa kepada siswa yg belajar online SD sd SMA selama berlangsung pandemi Covid 19, bantuan pada hari raya keagamaan, bantuan sembako bagi pesantren dan panti asuhan. Hanya saja dalam pelaksanaan bantuan tersebut tidak pernah dipublikasikan,” tambahnya.
Setelah mendapat masukan dan informasi yang diberikan, Beliadi meminta agar setiap bantuan dan kontribusi yang diberikan oleh ICDX dan JFX dapat dipublikasikan untuk diketahui masyarakat Babel secara umum dan jelas. Terkait pemilikan saham yang susah direalisasikan, diharapkan Pemprov Babel dapat membentuk bursa saham tersendiri melalui BUMD.
“Saya harap dengan adanya pertemuan ini, ICDX dan JFX dapat mempublikasikan semua kontribusi dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Babel secara transparan, serta mengharapkan dan mengusahakan kedepannya melalui BUMD dapat membentuk bursa saham sendiri yang dapat bersaing dengan sehat dengan perusahaan yang telah ada,” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Bappebti selaku pengawas juga menyetujui masukan tersebut dan turut serta untuk dilibatkan untuk pendampingan dalam pemberian bantuan dan kontribusi tersebut kepada masyarakat babel nantinya, serta terkait saham meminta agar dikaji dan dianalisa lebih lanjut antara Pemprov Babel dan perusahaan sesuai regulasi dan mekanisme agar ditemukan solusi terbaik guna peningkatan PAD babel, Bappebti akan siap membantu untuk memfasilitasi apabila diperlukan.(chu)
