PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui rapat paripurna menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2024.
Keputusan tersebut disampaikan oleh 7 fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Pengesahan Program Pembetukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun Anggaran 2024 dan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (30/11/2023).
Dari rapat paripurna tersebut disetujui APBD 2024 pendapatan sebesar Rp2.557.103.249.900 triliun dan belanja Rp3.007.541.744.022,00 triliun.
Diketahui sebelumnya, alokasinya sebesar Rp123 miliar muncul dari usulan sebelumnya Rp165,9 miliar.
Sekretariat DPRD Bangka Belitung mendapat anggaran paling banyak yakni Rp40,9 miliar, disusul Dinas Pendidikan Rp19,9 miliar, lalu Sekretariat Daerah Rp11,2 miliar, dan Badan Keuangan Rp5,6 miliar.
“Untuk semuanya ini, saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ketua, para wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat atas keputusan menyetujui Raperda ini,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA.
Dia menyebutkan, APBD tahun anggaran 2024 difokuskan pada program penangangan Stunting, kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial. Dengan adanya pengurangan dana transfer sangat mempengaruhi postur rancangan APBD tahun anggaran 2024.
“Dengan adanya pengurangan dana transfer sangat mempengaruhi postur rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Sehingga fokus pelaksanaan untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial nantinya dapat dibantu dengan melibatkan CSR dan bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya berharap agar seluruh kegiatan yang tercantum dalam rancangan APBD ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, sebenar benarnya dan secepatnya.
“Terhadap catatan usulan-usulan, saran-saran serta masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi akan kami tindaklanjuti dalam rapat bersama OPD dan saya secara pribadi siap berdiskusi untuk mendapatkan solusi terbaik,” sebutnya.
Selain itu secara tegas dirinya mengungkapkan bahwa akan melakukan evaluasi pertriwulan.
“Jika pada pelaksanaanya tidak menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat, tidak berkenaan dengan indikator dan target maka izinkan kami untuk melakukan perubahan,” tutupnya.(chu)
