Silaturahmi dengan Generasi Muda FKPPI, Bambang Patijaya Diskusikan Hal Ini

PANGKALPINANG, LASPELA — Legislator Senayan asal Bumi Serumpun Sebalai, Bambang Patijaya menyambangi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Hotel Griya , Pangkalpinang, Selasa (17/10/2023).

Tampak hadir Sekjen Golkar Bangka Belitung Edy Iskandar, Wakil Wali Kota Pangkalpinang M Sopian, serta anggota dari generasi muda FKPPI Bangka Belitung.

Pria yang kerap disapa BPJ itu berdiskusi banyak hal, termasuk mendengarkan keluh kesah beberapa permasalahan yang terjadi saat ini di masyarakat.

Pria asal Sungailiat Bangka itu pun mengapresiasi dan menyemangati generasi mu dan FKPPI Babel untuk terus berkarya bersama membangun Babel lebih baik lagi.

“Bagi saya terjalin komunikasi dengan organisasi kepemudaan ini sebagai ranah kita untuk terjun ke dunia kepemudaan, sangat jarang legislator mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan Organisasi kepemudaan, karena pemuda biasanya kritik dengan permasalahan di masyarakat,” ujar BPJ.

Bambang Patijaya juga menceritakan perjalanan hidupnya dengan organisasi kepemudaan begitu erat, mulai sejak muda bahkan menjadi Ketua KNPI Bangka Belitung dan Ketua Gemabudhi seluruh Indonesia.

Tak hanya bercerita soal kepemudaan, tokoh politik nasional yang kini duduk di Komisi VII DPR RI itu pun bercerita mengenai kebijakan pemerintah saat ini, termasuk kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta produk minyak goreng.

Hal ini menjadi pertanyaan besar di komisi VII DPR RI, tentang parameter penyetopan ekspor CPO dengan alasan tingginya harga minyak Glgoreng di pasaran.

Di sisi lain, BPJ juga menjawab permasalahan yang ditanya oleh anggota  FKPPI salah satunya permasalahan LPG 3Kg, termasuk penambahan kuota Gas LPG yang beberapa waktu terakhir berhasil berkomunikasi dengan PT Pertamina.

“Terkait Permasalahan gas LPG 3 kg di masyarakat, khusus di provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kemarin sempat kita bahas dengan PT Pertamina, kita berjuang untuk masyarakat terkait kebutuhan masyarakat untuk penambahan kuota tiap kabupaten/kota, karena secara kebutuhan setiap kepala keluarga membutuhkan 5-6 tabung per bulan,” demikian BPJ. (yak)