PANGKALPINANG, LASPELA – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diketahui telah bersurat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait hasil audiensi dari kelompok yang pro dan kontra terhadap Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu. Hal tersebut mendapat protes dari Suganda karena pengiriman surat evaluasi kinerja ke Mendagri tanpa meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada dia.
Sebelumnya, DPRD Babel telah menerima aspirasi dari dua kelompok berbeda terkait kritikan kinerja Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu.
Kelompok pertama, datang dari Bangka Belitung Peduli berisikan sejumlah tokoh presidium Babel, Senin (28/8/2023) lalu. Meminta DPRD Babel menyampaikan ke Kemendagri untuk mengevaluasi kinerja dan penempatan Pj Gubernur Babel.
Kelompok kedua, dari Sekretariat Bersama (Sekber) Ormas/OKP, LSM dan media Provinsi Babel mendatangi kantor DPRD Babel, pada Senin (4/9/2023). Mereka berasal dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Babel, Laskar Merah Putih Babel, Topan RI Perwakilan Babel, Pemuda Batak Bersatu Babel, dan Forum Anak Negeri Serumpun Sebalai Babel.
Menyampaikan surat dan sejumlah petisi ke DPRD Babel, berkaitan dengan dukungan terhadap Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, untuk terus menjalankan tugasnya secara baik di Provinsi Bangka Belitung.
Sejumlah tuntutan dari dua kelompok itu, dikatakan Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi telah menyampaikan dan meneruskan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Surat dari Bangka Belitung Peduli sudah kami sampaikan ke Kemendagri. Untuk masalah bagaimana kajian Kemendagri. Kami tidak mendapat info, belum. Yang kedua dari kawan-kawan Sekretariat Bersama (Sekber) juga sudah kita sampaikan ke Kemendagri pada Kamis (7/9/2023),” kata Herman di Pangkalpinang, Senin (18/9/2023).
Dikatakan Herman, sampai sejauh ini pihaknya tidak melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan Pj Gubernur Babel terkait dengan isu dari tuntutan tersebut.
“Kita tidak ada lakukan klarifikasi dan koordinasi dengan Pak Pj Gubernur Babel, karena kami sepenuhnya menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mencermati,” ucap Politisi PDI-P ini.
Dia menyebutkan, pihaknya memberikan hak sepenuhnya ke Kemendagri untuk menilai. Baik itu dari Babel Peduli dan Sekber. Terkait aspirasi yang masuk.
“Tidak ada, dalam butir-butir itu, media juga membaca. Kami yakin dan percaya bahwa Kemendagri itu cermat, teliti, bijaksana. Sama dengan yang kedua ini, kami klarifikasi lagi, tidak juga. Kami menyampaikan itu tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan, titik, koma dan apapun dari aspirasi yang masuk itu,” tegasnya.
Herman menyebutkan, pihaknya hanya menjalankan fungsi dan tugasnya dalam upaya menjembatani. Terkait sejumlah kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Pj Gubernur Babel.
“Kami hanya menjalankan tugas, ketika kami diminta menjembatani untuk silaturahmi atau apalah, kami siap. Mari kita bersama-sama forkopimda tokoh masyarakat, pemuda, mari silaturahmi,” tuturnya.
Herman mengharapkan adanya komunikasi antara kedua belah pihak yang saat ini sedang berkonflik, sehingga semua persoalan dapat segera diselesaikan.
“Saya menginginkan begini. Bagaimana lah kita membuat Babel kondusif mari kita saling berkomunikasi. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang baik, dengan silaturahmi, mari saling bersilaturahmi. Andaipun kita bersilaturahmi seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Babel sehingga menjadi daerah kondusif,” pintanya.
Dikatakan Herman, pihaknya juga akan meminta pendapat dari kawan-kawan forkopimda tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk kebaikan kita bersama.
“Ada baiknya kedepan dilakukan mediasi antara dua kelompok yang saat ini berkonflik, berkaitan dengan Pj Gubernur Babel,” jelasnya.
Apalagi Provinsi Babel akan mengikuti hajatan pemerintah pusat, yakni Pemilu serentak pada 2024 mendatang. Sehingga kondusifitas harus terus terjaga. Tentunya persoalan seperti ini tidak perlu dibiarkan.
“Hari ini kita melihat kondusif, tetapi ada pernak pernik ini, kalau kita biarkan. Khawatir bisa meluas jangan sampai terjadi ya. Mari kita bersilaturahmi kami dari DPRD siap juga menjadi jembatan,” harapnya.
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Beliadi menuturkan pihaknya mempunyai tata tertib yang mengatur soal tindak lanjut aspirasi masyarakat. Untuk itu, dia meminta Suganda untuk bersabar.
“Ada dua kelompok pro dan kontra yang meminta menyampaikan aspirasi melalui kajian dan tulisan. Kami hanya meneruskan tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangkan,” ujar dia.
Beliadi tidak mempermasalahkan terkait dengan keberatan yang disampaikan Suganda. Sebab, anggota DPRD bukan pembina Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan belum lama ini ia merasa ada pihak yang mempersekusi dan menjelek-jelekkannya dengan pemberitaan-pemberitaan bohong.
“Ini termasuk pembunuhan karakter dan termasuk perbuatan yang zalim,” tegasnya. (chu)
