SUNGAILIAT, LASPELA — Sebanyak tiga organisasi nelayan di Kabupaten Bangka akan melakukan aksi damai di Kantor DPRD Babel, besok Rabu (2/8/2023).
Bukan tanpa alasan, organisasi yang terdiri dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bangka, Serikat Nelayan Nahdhatul Ulama (SNNU) dan Kelompok Nelayan dan Pengusaha Ikan Sungailiat (KNPIS) itu memprotes keras atas penerbitan Surat Edaran (SE) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tertanggal 7 Juni 2023, tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.
Para nelayan menilai jika Surat Edaran Nomor: B.701/MEN-KP/VI/2023 itu sebagai bentuk penzaliman terhadap profesi nelayan.
Ketua KNPIS, Slamet Riyadi mengatakan, salah satu poin yang tertera dalam SE tersebut yakni pencabutan BBM bersubsidi bagi nelayan yang melaut di atas 12 mil.
“Surat Edaran dikeluarkan KKP ini sangat tidak memihak kepada nelayan dan pengusaha ikan. Dalam SE tersebut perizinan pukul rata tidak menghitung kondisi nelayan di Babel. Nelayan Babel tidak ada lagi menangkap ikan dibawah 12 mil, semuanya di atas 12 mil,” kata Slamet Riyadi, Selasa (1/8/2023).
“Bayangkan kalau menggunakan BBM non subsidi yang harganya terlalu tinggi, jelas hal ini akan menambah biaya operasional,” tambahnya.
Merespon hal itu, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengaku tidak keberatan adanya aksi tersebut. Namun demikian, dari 1000 massa yang akan hadir, ia meminta sebanyak 50 orang perwakilan nelayan untuk duduk bersama melakukan audiensi di dalam ruangan.
“Silakan kawan-kawan (nelayan) yang ingin beraudiensi. Hanya mohon, jangan anarkis,” ucapnya, saat di Sungailiat.
Bahkan, pihaknya mengatakan telah meminta Sekretaris DPRD Babel agar mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam audiensi yang akan digelar besok di Kantor DPRD Babel Pukul 13.00 WIB.
“InsyaAllah saya yang akan menerima mereka (nelayan) besok,” ucapnya. (mah)
