Defisit Masih Menghantui, DPRD Berharap Pemkab Babar Fokus Meningkatkan PAD

BANGKA BARAT, LASPELA – Bupati Bangka Barat, Sukirman menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Babar, Senin (31/7/2023). Dalam rapat Paripurna Sukirman menyampaikan, defisit anggaran Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2023 diproyeksikan berkurang sebesar Rp24.714.704.661,29 dari anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp132.006.506.432 menjadi Rp107.291.801.770,71.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Babar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada, guna menutupi defisit yang tak kunjung selesai.

“Harapan kami PAD itu makin tinggi, PAD itu banyak yang harus kita gali, contohnya terkait retribusi walet yang sampai hari ini belum ada juga. Air tanah juga, itukan perlu kita gali, sehingga itu tugas pemerintah daerah nanti meningkatkan PAD tadi. Walet itu harus di prioritaskan kedepan, supaya mereka memberikan kontribusi,” ucapnya.

Menurut Marudur, efisiensi belanja harus dilakukan, mulai dari kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas untuk dikurangi.

“Khusus di DPRD juga sudah mengurangi anggaran kunjungan kerja, salah satu bentuk kepedulian kami ke pemerintah daerah untuk mengurangi defisit yang ada, kami berharap OPD juga begitu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, Abimayu menjelaskan, penyebab defisit dikarenakan kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat mengalami penurunan Rp60 miliar semenjak pandemi Covid-19.

“Jadi DAU kita itu semenjak sebelum covid itu diangka 490 tapi setelah covid ini sekitar 430 sampai sekarang belum ke normal. Jadi salah satu sumber dana kita berkurang. Kemudian dengan aturan yang baru ini dan DAU sudah ditentukan kegunaannya,” katanya.

Dengan telah diatur peruntukan anggaran DAU oleh Pemerintah Pusat, kata Abimayu, otomatis tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan lain sehingga terjadi defisit. Salah satu upaya untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan PAD dan mengurangi belanja.

“Mau tidak mau kita harus mendongkrak pendapatan lain, termasuk PAD, tapi (jumlah PAD) belum bisa dipastikan. Jadi kita harus melakukan efisiensi belanja,” pungkasnya.  (oka)