PANGKALPINANG, LASPELA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah (Bateng), Apri Panzupi menilai Dinas Pendidikan Babel tidak melakukan evaluasi terhadap penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun lalu sehingga menimbulkan masalah besar di tahun ini.
“Kami sudah mendatangi Capdin dan Komisi II DPRD Bangka Tengah serta Komisi IV DPRD Babel untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan hari ini kami melakukan unjuk rasa di Kantor Disdik Babel dan Kantor Gubernur Babel,” ujar Apri saat audiensi di Ruang Tanjung Pendam, Senin (24/7/2023) sore.
Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Pemprov Babel, Plh Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Yunan Helmi dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Sosial, Muhammad Soleh, serta puluhan masyarakat dari Koba, Kabupaten Bateng dan Pangkalpinang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terzalimi (Almaster).
Apri menyayangkan pemerintah provinsi yang tidak memperhatikan daya tampung sekolah negeri di Koba, Bangka Tengah.
“Di Koba itu tidak ada sekolah swasta, mau sekolah dimana mereka? Karena hanya ada satu sekolah negeri, untuk itu kami berharap adanya penambah rombel di SMA 1 Koba, bahkan kita minta agar dibangun sekolah baru,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat yang melakukan orasi dalam aksi unjuk rasa, Muhammad Zain menyebutkan bahwa pihaknya akan membuka semua data kecurangan PPDB yang berjalan tahun ini.
“Ada permainan yang luar biasa dalam PPDB ini, dan data yang kami dapat akan kami beberkan ke pusat dan akan kami buka semua permasalahan ini ke Kementerian Pendidikan RI, jika ini tidak menemukan solusinya,” tegasnya.
Dikatakan Zain, tujuan dari unjuk rasa ini, Aliansi Masyarakat Terzolimi ini mengeluhkan permasalahan pada jalur zonasi PPDB di Kota Pangkalpinang dan 34 siswa lulusan SMP di Koba Bangka Tengah yang tidak bisa sekolah karena daya tampung tak cukup untuk sekolah negeri.
“Mereka disini meminta solusi yang tepat dari Pemprov Babel untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kita berharap ini secepatnya diselesaikan,” tutupnya.(chu)