SUNGAILIAT, LASPELA — Pantas saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal saat mengetahui anggaran daerah yang digunakan untuk berbagai program prioritas penanganan stunting justru tidak digunakan secara optimal untuk pembelian menu bergizi, tetapi lebih banyak untuk mendanai kegiatan rapat dan lainnya.
Kondisi ini sepertinya juga terjadi di Kabupaten Bangka, dari Rp3,6 Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Pemkab Bangka baru merealisasikan sebesar 7,6 persen atau sebanyak Rp278 juta lebih, sedangkan khusus untuk stunting anggaran Rp 1 M dari Rp3,6 M tersebut baru terealisasi 27 persen, itupun termasuk untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta honor tim pendamping keluarga (TPK).
Sayangnya, saat ditanya khusus pembelian menu bergizi untuk menekan stunting, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bangka saling lempar kewenangan, antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak (P2KBP3A) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Kepala Dinas (P2KBP3A) Bangka, Nurita saat ditanya besaran anggaran untuk biaya pembelian makanan bergizi bagi anak stunting, mengatakan jika anggaran tersebut berada di Dinas Kesehatan.
“Itu di dinas kesehatan sumbernya,” kata Nurita, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (20/6/2023).
Ia menjelaskan, dana yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan stunting. Mulai dari kegiatan penjangkauan dan Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan biaya honor tim pendamping keluarga (TPK) yang bertugas.
“Untuk kegiatan stunting dari BOKB pusat ada Rp1 Miliar. Dana ini digunakan untuk kegiatan TPK di delapan kecamatan yang terdiri dari 62 desa dan 19 kelurahan. Totalnya sebanyak 354 TPK,” bebernya.
Pihaknya mengatakan, hingga saat ini realisasi anggaran ini sudah mencapai 27 persen, dan angka ini akan terus meningkat lantaran masih dalam tahap proses.
“Ya sekarang semua bidang turun ke lapangan lagi sosialisasi dan pembinaan sampai ke desa dan kelurahan. Apalagi ada 12 OPD terkait yang membantu. Jadi keroyokan biar cepet turun stunting di Kabupaten Bangka,” jelasnya.
Merespons hal itu, Kadinkes Bangka, dr Then Suyanti mengatakan, anggaran untuk biaya pembelian makanan bergizi tidak hanya diperuntukkan bagi anak stunting saja.
“Kalau di Dinkes anggaran PMT (Pemberian Makanan Tambahan). PMT ini untuk balita, ibu hamil yang kekurangan gizi. Jadi bukan hanya untuk stunting. Kalau anggaran khusus stunting dari dana DAK (Dana alokasi khusus) seperti kegiatan stunting ada di Dinas KB (P2KBP3A),” ucapnya.
Sebelumnya, dikutip dari akun media sosial instagram Republika online, Presiden RIRI, Joko Widodo kesal lantaran dari total dana Rp 10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting, Jokowi menyebut hanya sebanyak Rp 2 miliar yang dimanfaatkan secara konkret. Sedangkan Rp 8 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas, rapat, serta program penguatan dan pengembangan lainnya.
“Contoh, ada anggaran stunting Rp10 M, coba cek liat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp10 miliar. Coba dilihat detil, saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp m10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Jokowi.(mah/net)
