Namun, ini semua tergantung desa-desanya, kalau mau validasi calon-calonya tentu semakin banyak yang menerima bantuan BPBL ini.
“Kami tidak kurang-kurangi, pokoknya yang divalidasi oleh desa itulah yang di ajukan ke pusat,” jelasnya.
Selain itu, Munif menambahkan guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, pihaknya juga bakal melibatkan aparat pemerintah dalam mendata warga yang kurang mampu. Serta memastikan warga yang mendaftar di program BPBL 2023 ini, telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Karena ini memang khusus untuk orang-orang yang tidak mampu, jadi kita libatkan aparat pemerintah setempat untuk pengecekan, mampu atau tidaknya kan yang menentukannya departemen sosial, jadi pelanggan yang masuk program DTKS itu kita sambung. Pokoknya itu gratis mulai dari instalasi dirumah sampai semuanya mereka tinggal nyala (lampu-red),” tutupnya.(chu)
Leave a Reply