PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menggelontorkan dana sebesar Rp89.294.999.933 untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Ini kesiapan kita, uangnya ada kita siap. Nanti itu akan kita gelontorkan 40 persen dari anggaran yang disepakati tahun ini, dan 60 persennya tahun depan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, disela Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Babel dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Babel, di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (25/5/2023).
Ia menyebutkan, MoU ini adalah bentuk dukungan pemerintah daerah atas persiapan pilkada serentak yang akan datang. Kesepakatan nilai Rp89 miliar ini pun diakuinya sudah melalui proses, baik di tingkat TAPD hingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel.
“Proses ini juga dikawal BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan). Dan angka-angka itu, angka-angka yang masuk akal, yang memang bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya,” jelasnya.
Ia menyampaikan, total alokasi hibah tersebut dibagi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Babel sebesar Rp68.487.429.933, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Babel Rp20.807.570.000.
“Alokasi anggaran ini sendiri sudah melalui tahapan pembahasan di masing-masing tingkatan hingga akhirnya disepakati,” ungkapnya.
Sekjen Ombudsman RI itu mengatakan sesuai aturan dari total tersebut dua lembaga di tahun ini hanya menerima 40 persen. Sisanya 60 persen akan diangsur pada tahun selanjutnya.
“40 persen yang dialokasi ke KPU Babel berkisar Rp27.394.971.973, dan Bawaslu Babel Rp8.323.028.000,” terangnya.
Namun demikian, Pemprov Babel tetap membuka pintu komunikasi untuk hal-hal lainnya yang memang masih dibutuhkan KPU/Bawaslu Babel.
“Paling tidak kita sudah memenuhi sudah sesuai harapan dan sesuai yang dijadwalkan. Untuk KPU sendiri minta waktu di 31 Mei. Mudah-mudahan ini selesai, jadi kita tepat waktu. Bukan arti kita yang tidak siap, kita siap, cuma KPU minta waktu,” tukasnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Babel EM Osykar menjelaskan dukungan dana ini akan diperuntukan guna mendukung kerja-kerja pengawasan Bawaslu di lapangan.
“Bukan hanya suport dana, kami berharap suport moral Pemprov Babel dalam berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu serentak 2024,” pintanya.
Dinilai alokasi dianggap masih minimalis, Osykar mengaku bahwa pihakya tetap berupaya. Walaupun dalam pelaksanaan pesta demokrasi dari sisi tugas pengawasan selalu dinamis.
“Kita akui untuk pengawasan masih banyak ditemui permasalahan, untuk itu diperlukan dukungan dana terkait kita ke lapangan, berapa kawasan ini tidak bisa dilakukan secara manual di kantor, kita sifat yang melekat dan memproses tindak lanjut dari penanganan pelanggaran itu sendiri. Lalu ada proses namanya penyelesaian sengketa dan jika memang ada harus ke ranah hukum penyelesaian pelanggaran dan sengketa itu sendiri. Apalagi Babel daerah kepualauan,” bebernya.
Akan tetapi, jika ke depan ada penambahan, ia menyebut pihak pemprov akan menganggarkan kembali dana tersebut yang menyesuaikan dengan kebutuhan, dan ini sangat ia harapkan.
“Selain support dana, pihaknya juga akan menjajaki untuk pelaksanaan MoU netralitas ASN ke depan, dalam bentuk penandatangan bersama pemprov Babel, diikuti pemerintah kabupaten/kota, yang bekerja sama dengan Kesbangpol,” tutupnya.(chu)
