Tolak PIP di Rias, Ratusan Nelayan Toboali Geruduk Kantor Bupati Basel, Joni Zuhri: Wilayah Kami Seperti Operasi Militer

Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri

TOBOALI, LASPELA – Ratusan masyarakat yang tergabung dari kelompok nelayan Batu Perahu, Batu Ampar dan kelompok tani HKTI Bangka Selatan (Basel) menggeruduk Kantor Bupati Basel, Kamis (25/5/2023) petang.

Kedatangan ratusan massa yang berkumpul di halaman kantor bupati tersebut hanya untuk bertemu Bupati Basel, Riza Herdavid. Rombongan Joni Zuhri cs juga membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Hanya Ingin Melihat Bupati Basel, Walaupun Sebentar Saja” yang terpampang di depan pintu masuk kantor Bupati Basel.

Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri yang juga sebagai koordinator lapangan (korlap) aksi damai itu mengatakan masyarakat hanya ingin bertemu bupati, karena merasa Basel masih mempunyai seorang kepala daerah.

“Kami ke sini hanya minta bertemu dengan bupati, karena kami masih mengganggap masih mempunyai bupati,” kata Joni Zuhri di sela-sela aksi damai.

Ia juga menyebutkan kalau di Laut Rias saat ini sudah ada aktivitas penambangan Ponton Isap Produksi (PIP).

“Untuk informasi dari lokasi bahwa di lapangan sudah terjadi aktivitas sudah beroperasi dan yang terpantau kita sebelum berangkat ke sini (kantor bupati) sudah ada 2 unit,” ungkap Joni.

Ia berharap, sesuai kesepakatan sebelumnya kalau tidak ada aktivitas penambangan di Laut Tanjung Ketapang, Batu Perahu, Merbau, Rias, Mempunai, Gusung dan sekitarnya.

“Ini kita bakal menghadapi tahun politik, tidak lain harapannya Basel tetap kondusif jangan sampai kesannya seolah-olah nelayan yang bikin kisruh,” harapnya.

Joni juga mengakui bahwa nelayan sebagai kaum minoritas sering mendapatkan diskriminatif dan situasi kondisi saat ini Batu Perahu sudah dipenuhi aparat penegak hukum yang terkesan menjadi wilayah operasi militer oleh aparat penegak hukum.

“Yang pasti kami saat ini merasakan dan kami sadari kami kaum minoritas perkumpulan masyarakat kami sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Hari ini saja kami merasa Batu Perahu sudah menjadi wilayah operasi militer dengan banyaknya aparat turun mengamankan, sementara yang ilegal yang sudah bertahun berjalan seperti dibiarkan,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris HKTI Basel, Bujil Sani menambahkan DPC HKTI Basel menolak keras aktivitas penambangan di Laut Rias. Menurut Bujil Sani, aktivitas ini berdampak terhadap petani se-Desa Rias karena titik lokasi tidak lebih dari 300 meter dari pesisir Pantai Rias.

“Kami terus menolak dan menghimbau kepada petani se-Desa Rias agar penambangan ini jangan sampai beroperasi karena nanti aset jalan usaha tani kami pasti digunakan mereka sehingga berdampak rusak,” ungkapnya.

“Talud yang kami bangun sepanjang 500 meter pasti ikut hancur dan air laut masuk ke persawahan serta mengganggu nelayan Sungkur juga yang setiap hari mencari udang di sekitar laut Rias,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Basel Riza Herdavid saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp menyebutkan kalau jadwal pertemuan dengan masyarakat nelayan akan dilakukan Senin pekan depan.

“Sudah kemaren saya info ke mereka kalau Senin saya jadwalkan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, persoalan yang timbul di laut Rias tersebut sudah dibahas oleh Pj Gubernur dan Kapolda Babel.

“Tanpa mereka tahu pun saya sudah minta solusi ke Pj Gubernur dan Kapolda saat hadir di Aik Bakung Sengir karena kewenangan kabupaten ada batasannya,” tukasnya. (Pra)