PANGKALPINANG, LASPELA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan menyebutkan wacana Pj Gubernur Babel untuk mengembalikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi ke Bank Sumsel Babel,
menunjukkan bahwa tidak profesional dalam mengelola pemerintahan di lingkungan provinsi ini.
“Semuanya kan ada dasarnya dan kajiannya kenapa kita sudah stabil dengan Bank Sumsel tiba-tiba ke Bank BRI. Nah tiba-tiba pengganti Pj Gubernur kita kembali pada rencana Bank Sumsel ini seperti kehilangan arah gitu, harusnya secara kajian akademis bukan berdasarkan siapa Pj Gubernurnya tetapi berdasarkan kepentingan masyarakat Babel,” ujarnya, Jumat (14/4/2023).
Ia menyebutkan, kebijakan pengembalian kas daerah haruslah berdasarkan kajian yang tepat. Bukan karena kehendak suatu pimpinan saja. Haruslah efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat Babel dan pembangunan Babel.
“Bukan karena selera Pj Gubernur yang dulu atau yang sekarang. Nah ini perlu kita berargumen dasarnya apa dulu, kajian-kajian itu yang bisa di pertanggung jawabankan dan dijalankan SOP nya,” ucapnya.
Selain itu, legislator dari partai PKS beranggapan bahwa kebijakan yang diambil dalam hal ini Pj Gubernur Babel dianggapnya terlalu terburu-buru, karena tidak melihat kajian yang benar-benar komprehensif dan keputusan yang sesuai aturan.
“Artinya nggak profesional dalam memimpin. Mestinya jangan buru-buru dikaji dulu baru diputuskan. Ini kan kebijakan umum ya, saya merasa tidak dilibatkan, tidak tahu teman-teman Komisi lain dilibatkan atau tidak. Seharusnya iya karena berkaitan dengan kebijakan pembangunan Bangka Belitung DPRD dilibatkan sebagai wakil rakyat,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia merasakan kecewa atas wacana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Babel yang ingin mengembalikan kas daerah ke Bank Sumsel Babel. Karena tidak melakukan secara kajian yang tepat untuk kepentingan rakyat.
“Saya sebagai wakil rakyat kecewa kita belum mengetahui tiba-tiba sudah ada keputusan pindah ke BRI. Kita sebagai warga negara mengikuti tapi sekarang mau ganti Pj Gubernur mau kembali lagi, ini kan menunjukkan tidak profesional. Tidak qualified loh data-data yang dipakai dan analisa yang dipakai untuk pembangunan Bangka Belitung yang efektif dan efisien kedepan ini contoh,” tutupnya.(chu)
