PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengganggarkan belanja pelayanan dasar pada tahun 2022 sebesar Rp644 miliar dengan realisasi mencapai 93,27 persen atau Rp601 miliar.
Realisasi ini tersebar pada dunia pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban unum serta perlindungan masyarakat dan urusan sosial.
Urusan pendidikan dengan alokasi belanja pada tahun 2022 sebesar Rp211 miliar dengan realisasi Rp198 miliar atau sebesar 93,86 persen.
“indikator capaian pada urusan ini antara lain dapat ditunjukkan dari jumlah sarana dan prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun,” ujar Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen), Senin (27/3/2023).
Disamping itu jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar yang mendapat peningkatan kompetensi dan karirnya sebanyak 170 orang.
“Dalam upaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat kepada pendidikan dasar yang direalisasikan Rp29 miliar dari alokasi sebesar Rp34 miliar,” sebut Molen.
Urusan kesehatan dialokasikan sebesar Rp236 miliar dan terealisasi sebesar Rp218 miliar atau 92,38 persen. Dengan ini Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyediakan rumah singgah bagi masyarakat yang akan berobat di Jakarta dan Palembang.
“Dimana sudah dilengkapi fasilitas ambulans dan makan minum gratis. Selain itu juga adanya peningkatan layanan RSUD Depati Hamzah berupa layanan CT Scan, scan monografi dan fasilitas ruangan VVIP,” ujarnya.
Sementara itu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dialokasikan sebesar Rp144 miliar dan terealisasi sebesar Rp136 miliar atau 94,57 persen, beberapa program telah dijalani diantaranya penanggualangan banjir melalui pelaksanaan program Sumber Daya Air (SDA).
Pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar terealisasi sebesar Rp15 miliar atau 94,57 persen.
Sementara stabilitas keamanan dan ketertiban dalam hal ini Satpol PP dan BPBD dialokasikan Rp27 miliar dan terealisasikan sebesar 90,33 persen atau Rp24 miliar.
Lalu untuk untuk Wajib Pelayanan dasar dibidang sosial alokasi anggaran sebesar Rp8 miliar telah direalisasikan Rp7 miliar atau sebesar 88, 48 persen. (dnd)
