TOBOALI, LASPELA – Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangka Selatan (Basel) sudah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembayaran ganti rugi lahan Kantor Kecamatan Toboali tahun anggaran 2019.
Penyidikan perkara dugaan tipikor ini sudah berjalan sejak 2022 lalu, namun baru dilakukan penahanan pada 8 Maret 2023. Tampak kuasa hukum ketiga tersangka tipikor mendampingi saat kliennya di bawa mobil tahanan Kejari Basel ke Lapas Tuatunu Pangkalpinang.
Gala Adi Dharma, Kuasa hukum dari ketiga tersangka tersebut menyebutkan timnya akan menghormati proses hukum yang dilakukan penuntut hukum terhadap ketiga kliennya tersebut.
“Kami akan mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum namun dalam tugas kami sebagai kuasa hukum kami akan mengajukan hak kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan,” kata Gala dari Kantor Hukum Dharma Sutomo dan rekan di Kantor Kejari Basel, Rabu (8/3/2023).
Tak hanya itu, Gala juga akan mengajukan permohonan pengalihan status penahanan ketiga tersangka ke tahanan luar atau tahanan rumah dengan jaminan dari penasehat hukum dan keluarga para tersangka.
“Permohonan penangguhan penahanan dan pengalihan status penahanan terhadap tersangka juga sudah diatur dalam undang-undang dan itu menjadi hak kami sebagai warga negara Indonesia,” ungkapnya.
Dalam perkara ini, Gala juga mempertanyakan subjektifitas penyidik selama proses penyidikan perkara ini, karena menurut Gala ketiga kliennya itu masih kooperatif.
“Karena selama ini para tersangka kooperatif tidak melakukan tindak pidana lain dan seluruh barang bukti dalam perkara ini sudah disita, makanya kami mempertanyakan soal penahanan ini,” terangnya.
Soal proses hukum, lanjut Gala pihaknya akan membuktikan di muka persidangan di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang nanti.
“Kita akan buktikan dan beberkan nanti saat persidangan di hadapan majelis hakim pengadilan tipikor Pangkalpinang,” pungkasnya. (Pra)
