banner 728x90

Tindak Lanjuti Hasil Rakor dengan Kepala Daerah, Pj Gubernur Minta Identifikasi Program dan Kendalanya

banner 468x60
FacebookTwitterWhatsAppLine

PANGKALPINANG, LASPELA – Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama dengan bupati/wali kota terkait isu prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) beberapa waktu lalu, Pj Gubernur Babel kembali menggelar Rapat Pimpinan dalam rangka Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah, di Ruang Rapat Pasir Padi, Senin (20/2/2023).

“Hal lain yang menjadi pembahasan dalam rapat ini yakni identifikasi sepuluh program yang tertuang dalam kegiatan prioritas segera serta mengenai serapan anggaran dan apa saja yang menjadi kendalanya,” ujar Ridwan.

banner 325x300

“Setiap kali rapat saya selalu tanyakan berapa serapan anggaran kita, sehingga kita tau nya tidak terlambat. Sampai hari ini serapan anggaran kita di angka 3,6 persen,” tambahnya.

Karena orientasi untuk mencari solusi itu tegas Ridwan sangat penting. Seperti yang ia sampaikan saat rapat dulu ada pepatah malu bertanya sesat dijalan, dan sekarang berbeda banyak bertanya tersesat juga di jalan karena tidak ada jawabannya.

“Kendala lain seperti TPP belum cair, dan saya tanya kenapa belum cair karena belum ada jawaban dari Kemenkeu,” sambung Ridwan dengan nada tertawa sumbang.

Evaluasi dan tindak lanjut ini dikatakannya perlu dilakukan secara tepat dan cepat agar setiap program yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Diharapkan ada pemantauan dan laporan evaluasi serta tindak lanjut mengenai peran dari masing-masing perangkat daerah serta stakeholder. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung implementasi program-program tersebut,” ungkapnya.

Lanjutnya, beberapa poin yang telah sepakati saat rakor yang juga telah tertuang dalam MoU dijelaskannya sudah ada progresnya.

“Salah satunya terkait pengelolaan lahan tambang eks Kobatin oleh PT Timah Tbk,” ungkapnya.

Terkait lahan Eks Kobatin saat ini sedang proses penyelesaian status tata ruang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah kemudian PT Timah akan diberikan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terkait pengelolaan lahan tambang eks PT Koba Tin.

Sementara, terkait pembangunan pasar induk yang masih terkendala dengan lokasi, Ridwan mengarahkan agar PD terkait dalam waktu dekat menentukan titik lokasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemkot agar proses hibah tanah dapat segera dilakukan.

“Terkait progres program lainnya, saya mengarahkan agar setiap PD dan stakeholder membuat laporan secara berkala,” tuturnya.

Pada rapat juga dibahas mengenai program Hijau Biru Babelku, penyelesaian peningkatan APK, peningkatan kompetensi ASN, pemanfaatan bandara lama Depati Amir, pembangunan monumen Depati Amir, serta hal-hal ini yang mendukung pembangunan di Babel yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.(chu)

banner 325x300
banner 728x90
Exit mobile version