PANGKALPINANG, LASPELA – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil tidak setuju dengan wacana pemberhentian ekspor timah yang akan diterapkan pemerintah. Rencana Pemerintah Pusat ini menurutnya haruslah dilengkapi dengan hilirisasi yang jelas.
“Hilirisasi itu seperti apa konsepnya, jangan memberhentikan tetapi hilirisasi belum jelas, karena masyarakat kita ini butuh makan,” katanya, Jumat (17/2/2023).
Di Kota Pangkalpinang dan umumnya Bangka Belitung (Babel) ini, sambung pria yang kerap disapa itu, 80 persen perekonomiannya dari timah, kalaupun ada turunannya dan itu dapat mensejahterahkan masyarakat barulah boleh dihentikan.
“Tapi jika tiba-tiba penghentian ekspor itu terjadi, tanpa ada turunan lainnya yang dapat mensejahterahkan masyarakat, masyarakat kita mau makan apa?” ujarnya.
Molen menyebutkan, ia tak akan banyak berkomentar terkait tambang timah, karena di Pangkalpinang bukan wilayah pertambangan timah, karena memang dari peraturannya seperti itu. Meskipun, beberapa pabrik smelter ada di Kota Pangkalpinang.
“Saya tidak boleh banyak bicara terkait tambang, karena di Pangkalpinang tidak boleh ada tambang dan itu mutlak,” tutupnya. (dnd)
