SUNGAILIAT, LASPELA — Wakil Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka, Marianto mendorong Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mewujudkan program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024 mendatang.
Program tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
“Kita berharap agar warga Kabupaten Bangka ketika sakit datang ke rumah sakit cukup menunjukkan identitas saja dan sudah bisa dilayani. Dengan demikian Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2024 tercapai, dan saatnya rakyat Bangka merasakan dan mendapatkan hak wajib dasarnya,” kata Marianto, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (14/2/2023).
Pihaknya mengaku program UHC ini sudah ia suarakan pada tahun 2020 lalu. Pasalnya, ia merinci dari jumlah penduduk Kabupaten Bangka 324.232 jiwa yang sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjumlah 278.529 jiwa, dan sisanya belum terdaftar yakni sebanyak 45.703 orang.
Dikatakannya, jika ingin mencapai target 100 persen kepesertaan JKN dibutuhkan anggaran Rp20 miliar lebih, opsi untuk capaian 98 persen dibutuhkan anggaran Rp17 miliar, dengan target pemenuhan kepesertaan 39.218 orang. Dan jika ingin capaian 96 persen, maka dibutuhkan anggaran Rp14 miliar, dengan target kepesertaan 32.734 orang.
“Hal ini menjadi perhatian kita bersama, terlebih bagi OPD terkait yakni Dinas Kesehatan untuk memenuhi kewajiban Perpres nomor 1 tahun 2022, tentang optimalisasi jaminan kesehatan Nasional. Sehingga, hak wajib warga negara sesuai dengan tujuan negara terpenuhi. Perlu dipahami bahwa anggaran yang digunakan ini adalah jaminan tentang kesehatan, bukan bentuk program kegiatan,” bebernya.
Selain itu, kata Politisi Partai PKS ini, index pembangunan manusia (IPM), indikatornya sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar dan wajib, yakni dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini menurutnya selaras dengan tujuan negara.
Dalam rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 kemarin (13/2/2023), salah satu hal yang dibahas yakni optimalisasi jaminan kesehatan nasional, terutama untuk masyarakat kelas 3 yang baru tercapai 85 persen Dan masih ditemukannya masyarakat yang sakit dan tidak pergi ke rumah sakit akibat terbentur biaya dan belum ada kepesertaan JKN.
“Harus menjadi catatan bagi Pemda Bangka, dalam rangka memperpanjang angka harapan hidup masyarakat yang sehat dan dijamin oleh negara,” tandasnya. (mah)
