PANGKALANBARU, LASPELA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) optimis prevalensi stunting dapat terus diturunkan setiap tahun, hingga akhirnya generasi penerus bangsa Indonesia terbebas dari stunting.
Upaya penurunan stunting masih terus digenjot dengan koordinasi, sinergi serta kerja sama semua pihak, tak hanya di pusat tetapi hingga ke tingkat desa/kelurahan dengan program program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana).
Inspektur Utama BKKBN, Ari Dwikora tono, mengatakan tahun ini, merupakan tahun kedua BKKBN ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting dengan angka prevalensi stunting yang harus dicapai 14 persen pada tahun 2024.
“Berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik Pemprov Babel dan kabupaten/kota, mitra kerja dan satuan tugas stunting serta para penyuluh KB dan para kader ditingkat lini lapangan, prevalensi stunting dapat diturunkan dari tahun ke tahun,” kata Dwikora, dalam rapat kerja daerah (rakerda) bangga kencana dan penurunan stunting yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Babel, Kamis (9/2/2023).
Berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting nasional pada tahun 2019 sebesar 27,7 persen lalu turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 angka prevalensi stunting nasional turun sebanyak 2,80 poin menjadi 21,6 persen.
“Kami percaya dengan sisa waktu yang tersedia, dengan sinergitas dan kolaborasi yang makin optimal lagi pada tahun ini dan tahun depan, dibarengi do’a kita bersama, insya allah kita akan memperoleh hasil yang optimal,” ucapnya.
Dia menyebutkan, dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program dan kegiatan serta tagging anggaran di masing-masing unit kerja harus tetap dikawal untuk memastikan agar program percepatan penurunan stunting dapat mendukung pencapaian target penurunan angka prevalensi stunting dan terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Melalui rakerda ini, kami berharap agar program bangga kencana mampu dijalankan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah yang ada di Babel serta dapat memanfaatkan secara optimal dukungan dana pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang kb dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB),” tukasnya.
Rakerda ini mengusung tema peningkatan sinergitas dan berkolaborasi pencapaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting Provinsi Kepulauan Babel.
Sementara, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hakum dan Politik, Rofiko mengatakan saat ini, isu stunting atau gizi buruk kronis menjadi isu yang mendapat perhatian serius.
“Untuk itu penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional mengingat jumlah anak yang mengalami stunting semakin meningkat setiap tahunnya,” ujarnya.
Dikatakan Rofiko, berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, bkkbn ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di indonesia. maka dengan perpres tersebut, bkkbn mendapatkan mandat baru yaitu menurunkan angka stunting di indonesia dari 27,67 persen di tahun 2019 menjadi 14,00 persen pada tahun 2024.
Kemudian hasil survei status gizi balita indonesia (SSBG) tahun 2021 angka stunting di indonesia sudah menurun menjadi 24,40 persen. dari hasil penyampaian Menteri Kesehatan dalam pertemuan rakernas tanggal 25 Januari 2023 angka stunting telah menurun menjadi 21,6 persen.
“Untuk di Babel sendiri angka prevalensi stunting menurun sebanyak 0.1 persen dari 18,6 menjadi 18,5 pada tahun 2022. hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja penurunan stunting belum begitu maksimal sehingga kerja sama dan kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan percepatan penurunan stunting perlu lebih ditingkatkan lagi,” bebernya.
Langkah-langkah percepatan penyelenggaraan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting ini harus segera dimulai sejak dini. oleh karena itu, diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan program bangga kencana di seluruh tingkatan wilayah.
“Dalam mencapai tujuan yang dimaksud, koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kebijakan atau stakeholder dan mitra kerja lainnya sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Dia menambahkan, strategi pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2023 di provinsi kepulauan bangka belitung harus disusun dan dikembangkan dalam bentuk operasional nyata serta memiliki output yang terukur, seperti rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting (ran pasti) dengan menajamkan intervensi dari hulu melalui prioritas mencegah lahirnya anak stunting, operasional tim pendamping keluarga serta target kinerja lainnya.
“Untuk itu, Pemprov Babel bersama Perwakilan BKKBN Babel telah mengambil langkah untuk melakukan intervensi terhadap penanganan stunting dengan melakukan pembentukkan tim pencegah percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa,” pungkasnya. (chu)
