Komisi I DPRD Basel Soroti Masalah Pelayanan Kesehatan dan Tapal Batas Desa

Ketua Komisi I DPRD Basel, Dian Sersnawati

TOBOALI, LASPELA – Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menyoroti masalah pelayanan kesehatan (yankes) dan tapal batas desa yang beberapa hari lalu sempat terjadi konflik di Pulau Lepar.

Ketua Komisi I DPRD Basel, Dian Sersnawati mengatakan permasalahan tapal batas dan pelayanan kesehatan menjadi perhatian pihaknya setelah adanya keluhan dari masyarakat.

“Pertama dalam rapat kerja bersama dinas terkait ihwal dari adanya aduan pelayanan kesehatan dan tapal batas desa, kita memanggil dan membahas dengan dinas terkait, menanyakan teknis dan mekanisme dalam pelayanan kesehatan dan tapal batas desa,” kata Dian, Selasa (7/2).

Pertama, kata srikandi PDIP Basel ini tentang penempatan tenaga medis di beberapa pelayanan kesehatan masyarakat yang dinilai kurang maksimal.

Selain itu, ungkap Dian, pihaknya juga menanyakan progres pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah diresmikan oleh Bupati Riza Herdavid beberapa pekan lalu.

“Kita juga mau tahu bagaimana progres penerapan UHC yang sudah bisa diimplementasikan kepada masyarakat Bangka Selatan,” tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga membahas masalah miskomunikasi antara tenaga kesehatan dan Puskesmas Simpang Rimba yang terjadi beberapa pekan lalu.

“Kalau terkait masalah itu, alhamdulillah sudah terselesaikan oleh Puskesmas Simpang Rimba, jadi kami mendorong kepada pihak Puskesmas untuk lebih berkoordinasi ke masyarakat bahwa kita sudah menggunakan sistem UHC, yang dimana berobat hanya cukup menggunakan KTP,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, selain membahas pelayanan kesehatan, pihaknya juga membahas tapal batas antar desa.

“Kita tadi ada pembahasan tapal batas desa, kita minta dinas yang terkait untuk segera menyelesaikan batas-batas desa sebelum perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kita diperbarui,” pungkasnya.

Adapun dalam rapat yang dilakukan Komisi I juga dihadiri anggota lainnya yakni Komarudin dari Partai Demokrat, Abu Hairi dari PKB, Nurrohmad dari Partai PKS, Umardani dari Golkar, Iskandar dari Gerindra, Rojali Maknun Dari Nasdem dan Mukimin dari PBB. (Pra)