PANGKALPINANG, LASPELA – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin menegaskan, tiga lokasi untuk rencana pembangunan industri hilirisasi logam timah di Provinsi Babel harus siap secara fisik.
Hal ini diungkapkan Ridwan ketika memimpin rapat terkait pencapaian target realisasi investasi dan hilirisasi logam timah di Babel di Kantor Gubernur, Selasa (10/1/2023).
“Kita pastikan betul Sadai, Tanjung Ular, dan Suge siap secara fisik infrastruktur dan tata kelolanya, kita sediakan lahannya,” sebutnya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi catatan, Pemprov Babel terlebih dahulu perlu memastikan kawasan industrinya. Kedua, hasil pokja ini, pihaknya akan mengundang pelaku langsung untuk membahas secara lebih detail, dan terakhir akan memfasilitasi perizinan, lingkungan, amdal.
Ia berharap prosesnya bisa lebih cepat di tingkat kementerian. Sehingga investasi hilirisasi logam timah ini bisa segera terealisasi.
“Tak perlu khawatir, sebab dukungan pemerintah sudah lebih dari cukup dan lebih dari serius untuk mendukung para investor yang ingin berinvestasi di Babel,” ujarnya.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat mulai dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Pemprov Babel dan dinas terkait.
“Kebijakan-kebijakan termasuk pasokan gas, insentif ini itu, kita tunggu mintanya apa, kita cari jalan keluar,” kata Ridwan.
Diakui Ridwan, walaupun hilirisasi timah dan silika bukan hal mudah, tapi pihaknya akan terus berupaya bila perlu dalam waktu dekat lakukan rapat lagi.
“Akhir minggu depan akan saya undang lagi untuk membahas tentang kawasan dan rencana bisnis, akan tindak lanjuti. Kita akan teruskan kegiatan ini, kita akan melangkah maju sesuai hasil,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi yang hadir dalam rapat ini menyebutkan, agar hasil rapat ini menjadi konkret, perlu adanya satu atau dua kawasan industri timah terintegrasi, dari hulu ke hilir.
“Ada kawasan untuk industri pasir silika. Minimal kalo boleh usul, 300 hektar. Kami usul perlu ada timeline, kapan usulan dari provinsi yang kira-kira untuk lokasi paling baik yang diusulkan kepada pengusaha, siapa yg mau jadi operator. Perlu ada hasil rapat ini, usulan ke pusat untuk melaksanakan maka akan membuat dua hal, timah terintegrasi dan satu lagi untuk pasir silika,” tutupnya.(chu)
