PANGKALPINANG, LASPELA – Sebanyak 76 orang pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) masa bakti 2022-2027 resmi dilantik dan dikukuhkan, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (26/12/2022).
Berdasarkan hasil musyawarah ke–3 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kepulauan Bangka belitung, pada 26 November 2022 lalu, diketuai Munzilin, John Hendri (Sekretaris), dan Fathurrohim (Bendahara), dilantik secara langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) APDESI, Ana Karmana, dan dikukuhkan Dewan Pembina APDESI Babel, Ridwan Djamaluddin.
Sebagai Dewan Pembina APDESI Babel sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin berharap kedepan semua program yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPD APDESI Babel, jadikan jabatan sebagai amanah dalam memajukan desa-desa di Babel,” ucapnya.
Ridwan melihat banyak aspek ekonomi yang harus disentuh tentunya ia ingin melihat bahwa masyarakat di desa menjadi lebih produktif
“Dalam konteks Bangka Belitung, saya sungguh sangat mengharapkan para kepala desa untuk mengajak masyarakat kita produktif khususnya yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Saat ini hanya terpenuhi 20 persen dari kebutuhan pokok sedangkan 80 persen nya sudah datangkan dari luar,” ujarnya.
Karena menurut Ridwan, APDESI yang diisi oleh para kepala desa ini merupakan ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, para kepala desa tersebut memiliki pekerjaan rumah yang harus dijalankan sebagai seorang pendamping, pengayom, dan pelindung.
“Mohon bantuan kepada para kepala desa untuk bergerak ke masyarakat agar produktif mau bertani lagi mau jadi nelayan lagi. Karena saya dapat laporan di desa-desa tanpa bermaksud membesar-besarkan, dimana narkoba kemudian HIV sudah menjadi masalah besar yang harus kita tangani dengan sebaik-baiknya,” pinta Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini.
Permasalahan kesehatan, dan pendidikan anak juga perlu perhatian lebih dari para kades melalui anggaran-anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, agar dalam penggunaan dana tepat guna, Ridwan mengharapkan peran para kades untuk tetap menjalin koordinasi dengan kepolisian maupun kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai unsur pengawas.
“Sejak pemerintah memberikan perhatian jauh lebih besar kepada desa, kita melihat pembangunan di desa-desa lebih maju. Saya melihat kualitas kades yang hadir di sini baik. Untuk itu pergunakan dana dengan baik, dan benar. Untuk kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP bisa memantau, mengawal secara berkala, mohon dibantu kita upayakan pencegahan di depan,” tuturnya.
Ridwan juga berpesan kepada seluruh kepala desa tahun depan adalah tahun politik akan ada pesta demokrasi jangan sampai pesta demokrasi malah sebaliknya yang dikorbankan jadi masyarakat.
“Saya berharap agar dapat mengikuti tata tertib dalam pesta demokrasi itu dengan baik jangan sampai ada yang berdampak buruk apalagi sampai memecah belah dan membahayakan masyarakat,” pintanya.
Sementara itu, Wasekjen DPP APDESI Ana Karmana mengatakan, kepala desa merupakan jabatan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Artinya, seorang kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pejabat negara di tingkat desa. Ia menekankan seluruh pengurus APDESI di Babel dapat menjaga nama baik organisasi, dan memberikan peran terbaik.
“Kepala desa itu urusannya sudah dengan negara, untuk itu yang pertama adalah pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan (Kades) untuk bisa menjaga marwah itu. Sehingga, organisasi kita APDESI di tingkat pusat, daerah, cabang, kecamatan bisa bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan hirearki pemerintahannya,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Budi Utama mengatakan APDESI adalah sebagai sarana komunikasi fasilitasi koordinasi, mediasi dan advokasi serta perjuangan bagi pemerintah desa.
“Dengan dilantiknya pengurus DPD APDESI ini kami berharap tetap kompak dan menjadi sejarah untuk membangun Babel ini mulai memang dari desa. Mari kita menjadi wirausaha, kita bangun bisnis untuk organisasi dan tentunya ketika kita punya usaha tetap untuk masyarakat,” tutupnya.
Pada acara pelantikan, rapat koordinasi pemerintah desa, penandatanganan komitmen kerja bersama, rakerda DPD APDESI Babel diserahkan bantuan usaha ekonomi kreatif, BLT BBM, bantuan disabilitas, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), CSR kursi roda, dan dihadiri Plt Kajati Babel, perwakilan Polda dan Korem 045/Garuda Jaya, dan pihak perbankan.(chu)
