PANGKALPINANG, LASPELA – Sebanyak 19 perwakilan Kementerian/Lembaga dan delapan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023.
Penyerahan DIPA dan Alokasi TKD TA 2023 diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Babel, Edih Mulyadi, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Selasa (6/12/2022).
Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi berharap perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menerima DIPA dapat membelanjakan anggaran dengan optimal.
“Tentu yang harus diperhatikan mengecek me-review DIPA yang sudah diterima itu, dan memastikan beberapa belanja bisa dipercepat, kalau memungkinkan bisa dilakukan pra anggaran atau pra DIPA,” kata Edih.
Dikatakan Edih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga optimisme perekonomian nasional dengan kewaspadaan dalam menghadapi risiko global.
“Seperti yang diketahui, perekonomian nasional saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan di atas 5 persen selama empat triwulan berturut-turut,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa hal serupa dialami oleh Provinsi Babel yang tetap tumbuh positif sebesar 4,51 persen di Triwulan III Tahun 2022.
“Kinerja perekonomian regional Babel khususnya ditopang oleh peningkatan harga timah dengan puncak tertinggi pada bulan Februari,” jelasnya.
Lanjut Edih, meski para ekonom menyatakan Indonesia jauh dari risiko resesi, tetapi kewaspadaan tetap harus ada dalam menghadapi dinamika ekonomi tahun 2023.
“Tensi geopolitik dunia belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Sanksi ekonomi masih terus diberikan oleh negara Barat kepada Rusia yang berimbas buruk pada pasokan energi dunia,” tuturnya.
Selain itu, risiko penyesuaian harga BBM masih akan tetap menghantui volatilitas inflasi dalam negeri.
“Hal yang sama juga di alami dalam kondisi geopolitik yang mana saat ini juga menyebabkan permasalahan rantai pasokan makanan yang berpotensi pada krisis pangan,” paparnya.
Ia menambahkan, dimana pihaknya mendorong kepada yang menerima DIPA dan Alokasi TKD tersebut untuk tetap melakukan upaya yang baik serta menjaga akuntabilitas dalam melakukan perencanaan.
“Saya juga ingin memastikan bahwa teman-teman ini melakukan beberapa upaya termasuk disampaikan Pak Pj Gubernur melalui Pak Sekda tadi, bagaimana belanja kandungan program TKDN itu benar-benar diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga akuntabilitas itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Babel, Naziarto mengatakan DIPA 2023 ini dihajatkan untuk proses pembangunan di masyarakat, agar Organisasi Perangkat Daerah dapat memanfaatkan DIPA tersebut untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
“Kita berharap kepada yang menerima DIPA ini harus mereview dulu apakah DIPA ini cocok atau tidak dengan Alokasi yang ada, kalau misalnya tidak cocok maka harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2022 serapa anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat rendah. Untuk itu ia berharap di tahun 2023 jangan sampai jatuh kelobang yang sama, gunakan anggaran ini dengan optimal mungkin.
“Saya tegaskan disini bahwa habiskan uangnya, dalam arti habiskan uang ini ya betul-betul dilakukan dengan cara yang benar dan baik. Tentu harus sesuai dengan RAB yang sudah mereka susun, dan sesuai RKA yang mereka buat sehingga semuanya menjadi tertib administrasi, hukum, transparansi dan akuntabel,” tutupnya.(chu)
