PANGKALPINANG, LASPELA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edih Mulyadi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 membawa lima poin arah kebijakan belanja negara.
“Di tahun 2023 untuk APBN ada lima poin kebijakan dalam belanja negara, yakni yang pertama, arah belanja pada belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, pembangunan Ibukota Negara (IKN), hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau,” kata Edih kepada awak media usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 kepada 19 perwakilan Kementerian/Lembaga dan 8 Pemerintah Daerah di Babel, di Kantor Gubernur Babel, Selasa (6/12/2022).
Ketiga yaitu memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan. Keempat, meningkatkan perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
“Kelima, mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan persiapan Pemilu 2024,” ujarnya.
Ia menyebutkan, APBN 2023 berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga optimisme perekonomian nasional dengan kewaspadaan dalam menghadapi risiko global.
“Seperti yang diketahui, perekonomian nasional saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan di atas 5 persen selama empat triwulan berturut-turut,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa hal serupa dialami oleh Provinsi Babel yang tetap tumbuh positif sebesar 4,51 persen di Triwulan III Tahun 2022.
“Kinerja perekonomian regional Babel khususnya ditopang oleh peningkatan harga timah dengan puncak tertinggi pada bulan Februari,” jelasnya.
Lanjutnya, pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2023 dirancang dengan defisit 2,48 persen dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu.
“Defisit ini berasal dari selisih Pendapatan Negara yang ditargetkan Rp2.463,0 Triliun dan Belanja Negara yang dianggarkan sebesar Rp3.061,2 Triliun,” tuturnya.
Edih menambahkan, untuk Regional Provinsi Babel mendapatkan bagian sebesar Rp9,7 Miliar dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2,7 Miliar dan Transfer ke Daerah sebesar Rp7.000,78 Miliar.
“Sinergi dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan serta menghindari tumpang tindih dan duplikasi program,” paparnya.
Sementara itu, Sekda Babel, Naziarto menyampaikan arahan kepada Satuan Kerja K/L dan khususnya kepada Pemerintah Daerah. Dimana keberhasilan negara Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 menjadi faktor utama akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Hingga sekarang Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya kembali ke level prapandemi sejak tahun 2021. Pemulihan ekonomi nasional ini perlu ditopang oleh sumber perekonomian yang ada di daerah,” kata Naziarto.
Di Bangka Belitung ini ada berbagai sektor perekonomian yakni tambang, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Namun sumber utama perekonomian masih bertumpu pada sektor tambang timah.
“Untuk itu penguatan sektor ini perlu dilakukan seperti perbaikan cara eksploitasi timah yang berkelanjutan, legalisasi dan regulasi untuk tambang timah milik rakyat, dan hilirisasi komoditas timah,” jelasnya.
Naziarto menambahkan, ada tiga arahan Presiden RI, yakni pertama untuk menggunakan alokasi TKD Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan kelola anggaran TKD tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Kedua, tingkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketiga, optimalkan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem,” tutupnya.(chu)
