PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) merencanakan akan menghentikan ekspor timah, hal ini agar hilirisasi timah dalam negeri terwujud seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Patijaya menuturkan, perlu adanya ralat dalam penyampaian informasi kepada presiden, karena apa yang sampai ditelinga presiden tidak sesuai dengan realitanya.
“Sebaiknya segera melakukan kajian, serta memberikan masukan yang berimbang kepada bapak presiden, karena apa hal-hal yang terkait dengan pertimahan yang nyampai di telinga presiden itu tidak cocok tentang apa yang terjadi di lapangan,” katanya, ketika memberikan kata sambutan saat menghadiri Seminar Nasional Persatuan Insinyur Indonesia (PII), berlangsung di Santika Hotel, Jumat (25/11/2022).
Pria yang akrab disapa BPJ itu menilai kesalahan informasi kepada presiden ini sesuatu yang berbahaya. Jika ekspor Tltimah dihentikan, beberapa anak perusahaan BUMN akan mendapat masalah.
Sebenarnya pun, BPJ mengatakan hal ini tidak menjadi masalah,tetapi menjadi maslaah jika prosesnya tersebut tidak diregulasikan dengan benar.
“Timah yang akan habis, baru sekarang kita ribut-ribut secara masif, bahkan mau melaksanakan hirilisasi dan sebgainya, inilah yang menjdi persoalan, tumbuh termonologi dan pemahaman,” ulasnya.
BPJ juga mengatakan jika presiden mendapat bisikan yang salah, presiden mengatakan jika timah harus mengikuti nikel, padahal nikel yang harus mengikuti timah.
“Hal ini keliru seharusnya nikel yang mencontoh timah, nikel itu baru dilarang ekspornya raw materialnya yang kandungannya 1,9 sampai 2, 2 persen per ton itu tahun kemarin,” bebernya.
“Lalu Negara Eropa mengajukan ke WTO, dan hasilnya beberapa bulan lalu dikatakan bahwa kita kalah, baru kita mengajukan banding. Maksud saya jangan sampai sektor pertimahan juga demikian, karena apa indikasinya luas, nikel mamang secara peluangnya besar harapannya juga besar, tapi kita juga harus paham apa yang terjadi pada nikel,” jelas BPJ.
Politisi Golkar itu menilai presiden belum mendapat informasi yang tepat. “Karena semua produksi nikel pada hari ini ujungnya untuk stainlees steel, bukan kepada batre ion litium, pembohongan publik ini,” ujarnya.
Bahkan, sambungnya teknologi juga belum, jadi salah satu ekstraksi nikel itu hanya salah satu pembuatan dari pada batre ion litium bukan memproduksi batre ion litium menggunakan nikel.
BPJ juga menegaskan jika Menteri ESDM jangan ikut campur dan mengatakan pertimahan harus di stop. “Informasi yang kurang pas yang diterima oleh presiden sehingga kemudian seolah-olah timah ini belum ngapa-ngapain, ini juga saya kritisi,” tegasnya.
“Bukan saya tidak mendukung hilirisasi,
saya dukung hilirisasi, tetapi persoalan orang-orang yang tidak kompeten, ngomong persolaan hilirisasi tetapi tidak memberikan solusi, ini yang menjadi masalah,” tandasnya. (dnd)
