PANGKALPINANG, LASPELA – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat koordinator monitoring dan evaluasi (rakor monev) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2022, Jumat (4/11/2022).
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Babel, Riza Aryani mengatakan, rakor ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemerintah baik pusat maupun daerah serta stakeholder dalam mensukseskan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM (KUMKM) di Babel..
“Keterpaduan pengembangan dan pemberdayaan KUMKM harus kita dorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan rantai pasok, distribusi dan konsumsi sehingga kemajuan KUMKM saling mendukung dan menunjang secara simultan sehingga ekonomi daerah dapat tumbuh, UMKM bernilai serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan,” katanya.
Rapat Koordinasi Monev tahun 2022 ini mengusung tema ‘Strategi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Optimalisasi Peran Stakeholder di Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan’ ini diikuti sebanyak 32 perserta yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM se-Bangka Belitung.
Ia menyebutkan, progres pembangunan KUMKM dari hasil program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dengan diagnosa kebijakan yang paling tepat dan akurat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dalam menjawab tantangan dan perubahan, tentunya harus disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemenkop UKM. Karena mengingat ketersedian anggaran yang terbatas sementara usulan yang disampaikan cukup banyak.
“Karena anggaran yang terbatas dan banyaknya usulan atau kebutuhan, maka kita harus lebih selektif dalam merumuskan dan menyusun usulan rencana pembangunan KUMKM kedepan,” ujar Riza.
Kehadiran koperasi baik di Kab/Kota dan provinsi cukup besar jumlahnya. Sampai akhir maret 2022 tercatat ada 1.127 unit koperasi, diantaranya ada sebanyak 719 unit koperasi aktif atau 63,8 persen dari jumlah koperasi. Sementara jumlah anggota koperasi di Babel sebanyak 37.784 orang.
“Sebanyak 719 Koperasi aktif dengan 37.784 anggota ini hendaknya dapat mewujudkan reformasi total koperasi sehingga dapat menunjukan eksistensi fungsi dan peran koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional,” tukasnya.
Riza menegaskan, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi menjadi hal yang sangat penting. Karena lebih baik meningkatkan kualitas dari koperasi yang ada dari pada meningkatkan kuantitas koperasi.
Sebab, menurutnya tidak ada artinya jika jumlah koperasi banyak tetapi kualitasnya rendah. Lebih baik jumlah sedikit tetapi kualitasnya baik.
Lebih lanjut, Ia menyatakan bahwa jumlah UMKM per April 2022 sebanyak 183.040 unit, dimana terdapat 180.054 unit mikro, 2900 unit kecil dan 86 unit usaha menengah.
“Pemerintah akan terus berupaya mendorong pertumbuhan dan peran UMKM dalam perekonomian dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha menjadi lebih baik,” ulasnya.
Berbagai program seperti pelayanan birokrasi didaerah, dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperkirakan juga semakin meningkat dengan alokasi anggaran yang lebih besar. Selain itu, pemerintah juga melakukan fasilitasi halal, standarisasi produk, kemitraan usaha mikro dengan usaha kecil dan usaha menengah serta koperasi, penumbuhan wirausaha baru, digitaliasi UMKM dengan peningkatan kelembagaan UMKM berupa penerbitan NIB berbasis OSS serta mendorong UMKM untuk on boarding.
“Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Disamping itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM memberikan gambaran nyata terlaksananya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan,” ucap Riza.
Terkait peran stakeholder dalam pemberdayaan KUMKM, pihaknya
berharap para stakeholder dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Babel dapat menumbuhkan wirausaha baru.
Berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 30 Juni 2022 lalu, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah wirausahawan mencapai 3,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
“Secara idealnya, jumlah wirausahaan mestinya berada diantara 12-14 persen untuk memperoleh ketahanan ekonomi yang mapan. Artinya masih banyak pekerjaan kita selaku pembina UMKM,” pungkasnya.
Hadir sebagai pembicara dalam rakor monev ini yakni Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Ari Anindya Hartika, Kabag Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Deputi UKM Kemenkop UKM Agus Priyanto, Kabag Perencanaan Deputi Kewirausahaan, Eko Hadi Prayitno, dan Kasubag Program Perkoperasian dan Kewirausahaan Biro MOS Meidy Yolanda.(chu)
