PANGKALPINANG, LASPELA – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel akan melakukan penghematan untuk menekan defisit pada tahun anggaran 2023.
“APBD Pemprov Babel tahun 2023 berpotensi mengalami defisit. Tak sedikit nilainya, yakni Rp452 Miliar yang disebabkan karena ada penurunan penerimaan pendapatan dari dana transfer pusat,” ujarnya, usai penandatanganan
MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun Anggaran 2023, di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Senin (31/10/2022).
Nota kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi Pemprov Babel dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov Babel TA 2023
Menurut Ridwan, defisit ini terjadi karena berkurangnya dana transfer pusat ke daerah ini tidak hanya Babel saja, melainkan juga dialami seluruh provinsi. Defisit 2023 ini akan ditekan hingga Rp205 miliar melalui upaya penghematan hingga peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Defisit ini realita kehidupan, bukan kita saja tapi emua provinsi berkurang dana transfernya,” ucap Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini.
Kendati demikian, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi menutup defisit APBD 2023 lewat penghematan dan peningkatan pendapatan dengan meningkatkan pungutan retribusi dan lain-lain.
“Detailnya akan kami bahas kembali bersama DPRD. Insya Allah akan ada jalan,” ujarnya optimis.
Dikatakannya Rancangan KUA PPAS tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang terealisasi pada tahun 2022 dan usulan Pemprov Babel pada aplikasi KRISNA untuk kegiatan yang didanai melalui aplikasi khusus.
Disamping itu, berdasarkan penyampaian rincian alokasi transfer dari Kementerian Keuangan RI ke daerah tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan rencana alokasi dana transfer pada rancangan KUA PPAS tahun 2023.
“Untuk itu, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan penyesuaian dana transfer pada dokumen KUA PPAS tahun 2023, melakukan penyesuaian belanja hingga menjadi Rp205 miliar kemudian dengan menutupi dari penerimaan pembiayaan pada pos Silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp288 miliar dan mengurangi pos pengeluaran sebesar Rp15 miliar,” bebernya.
“Kami menyadari penurunan dana transfer ini akan mempengaruhi pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan dan target kinerja yang sudah direncanakan. Memperhatikan saran dan masukan Banggar terkait realisasi retribusi yang belum mencapai target akan kami evaluasi terhadap OPD yang mempunyai tugas dalam memungut retribusi tersebut,” sambungnya.
Ridwan juga menerangkan, alokasi anggaran tetap memprioritaskan infrastruktur, pelayanan publik lainnya baik pendidikan serta kesehatan. Ada juga beberapa tambahan anggaran yang disetujui bersama yaitu belanja bantuan keuangan ke Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan stadio pelaksanaan Porprov dan Rp2,5 miliar ke Bangka Tengah untuk dukungan TMMD Korem 045/Garuda Jaya.
“Dan kami coba mengikuti arahan pak Presiden ketika berkunjung kesini, agar penggunaan anggaran itu tidak sedikit kesana, sedikit kesitu tapi fokus supaya hasilnya lebih berdampak. Tapi sambil berjalan, akan kita lihat arahnya kemana yang paling bagus untuk masyarakat Babel,” terangnya.
Lebih lanjut Ridwan menyampaikan mengenai fokus anggaran akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Dengan sinergi yang baik antara Pemprov Babel dengan DPRDBabel, maka pengalokasian anggaran di tahun 2023 ini tetap diupayakan dan diarahkan pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pertumbuhan ekonomi kita ada pada zona positif,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin dan Ketua DPRD Babel Herman Suhadi. Hal itu merupakan wujud bahwa dokumen itu telah tuntas dibahas oleh Anggota DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Pemprov Babel. (chu)
