PANGKALPINANG, LASPELA – Pendataan keluarga berisiko stunting menjadi point pertama pemerintah dalam pengendalian kasus stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Fazar Supriyadi menuturkan, ada 13 pendataan keluarga verisiko dimana salah satunya dari kondisi rumah dan jamban.
“Jika ada rumah dan jamban yang tidak memenuhi standart maka masuk kedalam 13 indikator tersebut dan berpotensi Keluarga Berisiko Stunting,” ujarnya pada kegiatan Paparan Hasil Verivikasi Dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting, berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kota Pangkalpinang, Jumat (14/12/2022).
Ia menyebutkan, memvalidasi data yang sudah ada sangat penting dilakukan, untuk mengintervensi terhadap sasaran sesuai indikator pelapisan.
“Mudah-mudahan dengan ini, kita dapat mencapai target Nasional yaitu 100 persen penanganan stunting,” katanya.
Pendataan kepada calon pengantin juga sangat berpengaruh, Catin diimbau untuk melaporkan pernikahan dan mengecek kesehatan 3 bulan sebelum menikah, agar dapat melahirkan keturunan dengan bibit yang bagus.
“Jadi setelah dia hamil dia mengandung bayi yang sehat, itulah gunanya dicek kesehatan dulu, melihat apakah Catin Pria dan Wanita sehingga pas lahir bayi itu dengan bibit yang unggul,” jelas Fazar.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA dan KB) dr. Masagus Hakim menuturkan dengan validasi data ini Pemerintah dapat menurunkan angka stunting Kota Pangkalpinang.
“Salah satunya dengan program Dinas Kesehatan pengadaan Jamban, sosialisasi kepada catin dan menekan pernikahan dini, ini semua data yang harus kita kejar,” katanya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam juga mengatakan jika validasi data tidak akurat inilah yang dapat menimbulkan stunting di Kota Pangkalpinang.
“Untuk itu untuk tim yang turun ke lapangan, benar-benar dalam mendata, data harus diaudit terus, karena data merupakan faktor yang penting,” pungkasnya. (dnd)
