PANGKALANBARU, LASPELA – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah (Bateng), Batianus, melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Bateng ke Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung (Babel) guna membahas penyelesaian permasalahan banjir di Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru akibat pendangkalan dan penyempitan alur Sungai Benteng yang berada di pemukiman masyarakat.
“Kami hadir di Balai Wilayah Sungai Babel untuk minta izin dan dukungan terkait dengan peyelesaian permasalahan banjir di Sungai Benteng ini, karena wewenang penataan sungai berada di Balai Wilayah Sungai Babel,” kata Batianus, Selasa (4/10/2022).
Ia mengaku telah turun ke lapangan bersama Bidang Sumber Daya Air DPUPRP Bateng, melihat kondisi Sungai Benteng dalam beberapa tahun terakhir jika curah hujan tinggi maka Desa Benteng tergenang air dan menurutnya masalah tersebut belum bisa diselesaikan.
“Sungai Benteng ada dua, yakni hulu sungai dari Desa Pedindang yang berada di Bukit Mangkol mengalir ke Desa Air Mesu melewati Desa Jeruk dan masuk ke Desa Benteng dan sampai ke Desa Batu Belubang. Ada lagi satu aliran yang berada di tengah pemukiman, aliran sungai ini tidak terlalu besar tetapi berdampak sekali terhadap rumah warga yang berada di tepi sungai,” katanya.
“Kemudian alur sungai yang hulunya berada di Bukit Ladik alirannya membelah Desa Benteng dan hilirnya bersambungan dengan Sungai Benteng yang alirannya dari Desa Air Mesu, saat hujan sungai kecil ini lah yang membuat Desa Benteng banjir dan menggenangi rumah warga RT 03 yang dalam tahun ini saja sudah 10 kali menggenangi rumah warga,” lanjutnya.
Setelah turun dan melihat kondisi sungai dan berdiskusi dengan warga Desa Benteng, ia mengungkapkan bahwa jika hanya dibangun suluran sekunder yang berada di bahu jalan tidak akan menyelesaikan permasalahan, karena ada pendangkalan sungai sehingga apabila curah hujan tinggi, air sungai akan naik dan langsung menggenangi rumah warga.
“Makanya kami meminta petunjuk dari Balai wilayah Sungai Babel, karena memang kewenangan dari balai terkait penataan sungai,” jelas Batianus.
“Kami minta untuk normalisasi Sungai Benteng ini, karena normalisasi ini biayanya lumayan besar yang dilakukan setiap tahunnya, kami meminta penataan sungai ini dipermanenkan,” harapnya.
Sementara itu, Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Air DPUPRP Bateng, Sandi, membenarkan bahwa sering terjadi banjir di Desa Benteng, dan di tahun 2022 ini saja sudah 10 kali terjadi banjir di daerah aliran Sungai Benteng.
Ia mengaku pihaknya sudah membangun saluran sekunder dan normalisasi sungai, namun hanya bertahan satu tahun saja dan terjadi pendangkalan lagi.
“Memang wewenang pengelolaan sungai di Bangka ada di Balai Wilayah Sungai Babel, setelah banjir besar 2016 silam, Pemkab Bateng bekerjasama dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) melakukan kajian untuk pengendalian banjir, dari hasil kajian tersebut Sungai Benteng harus dinormalisasi agar tidak terjadi banjir lagi,” tandas Sandi.
Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Wilayah Sungai Babel, Agus Saputra, mengatakan penanganan Sungai Benteng akan dimasukan terlebih dahulu kajiannya ke konsultan terkait, dan penyelesaian banjir di Desa Benteng akan dicari penyebab terbesarnya.
“Kami lagi membangun prioritasnya di kota Koba, yakni Sungai Berok, Sungai Nibung dan Sungai Cauyan. Kami cari alternatif lain terkait penanganan banjir di Sungai Benteng ini,” tukas Agus.
“Kami masih memiliki dana pemeliharaan sungai mungkin sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta yang sifatnya normalisasi, nanti dibagi saja penanganan oleh kami di Balai Wilayah Sungai Babel juga penanganan oleh Pemkab Bateng, kami minta surat dari Bupati Bateng untuk pemeliharaan Sungai Benteng ini. Ini adalah solusi jangka pendeknya dan untuk konstruksinya akan dimasukkan kedalam program Balai Wilayah Sungai Babel,” pungkasnya. (Jon)
