TOBOALI, LASPELA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksankan Pertemuan Konsultasi Masyarakat dan Paparan Teknis Penanganan Banjir Perkotaan Toboali di Ruang Rapat Bappelitbangda, Jum’at (30/9/2022) kemarin.
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Korea Selatan (Korsel), dihadiri langsung oleh Enginering Service Tim Leader dari pihak Pemerintah Korsel bersama-sama dengan perwakilan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung (Babel), Bappelitbangda Basel, Dinas Pekerjaan Umum serta pihak kecamatan dan kelurahan yang terkena dampak banjir di Toboali.
Kepala Bappelitbangda Basel, Herman, mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Balai Wilayah Sungai Babel, mengadakan pertemuan konsultasi publik terhadap penanganan banjir perkotaan Toboali khususnya di lokasi Rawabangun yang menjadi langganan terjadinya banjir.
“Iya dalam pertemuan kemarin, kami ingin menyepakati bagaimana masterplannya, lalu dilanjutkan dengan visibilitas di HPS-nya, dan kemudian rekayasa desain detailnya, sehingga kedepan kita sudah tau apa-apa yang harus dipersiapkan Pemkab Basel,” kata Herman di Toboali, Sabtu (1/10/2022).
Herman melanjutkan bahwa salah satu yang harus dipersiapkan Pemkab Basel dalam upaya penanganan banjir ini adalah kesiapan lahannya.
“Salah satu yang harus segera dipersiapkan adalah kesiapan lahannya, maka langkah-langkah selanjutnya sudah bisa diambil oleh dinas serta kecamatan dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat yang akan terdampak terhadap pembangunan penanganan banjir di Kota Toboali khususnya di kawasan pemukiman Rawabangun,” ungkapnya.
Ia meminta dalam waktu dekat sudah ada eksekusi teknisnya, sehingga dampak banjir yang terjadi di perkotaan Toboali khususnya di Rawabangun bisa ditangani dan diantisipasi lebih dini.
Ia menyebutkan masyarakat yang bermukim di kawasan langganan banjir dapat mengerti, sehingga waktu eksekusi teknisnya nanti tidak ada kendala.
“Dan masyarakat yang terkena dampak akan kita sosialisasi dan beri pengertian, sehingga dalam pelaksanaannya nanti eksekusi teknisnya tidak mengalami kendala yang berarti,” pungkasnya. (Pra)
