PANGKALPINANG, LASPELA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi menegaskan, DPRD akan mengawal permasalahan tambang timah di Babel.
“Untuk menyelesaikan masalah pertambangan ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi saya sebagai ketua DPRD akan mengawal ini bersama Pj Gubernur, agar keinginan masyarakat bisa terlaksana dan mereka bisa bekerja dengan tenang,” kata Herman usai menemui ratusan masyarakat penambang di Kantor Gubernur Babel, Senin (26/9/2022) siang.
Untuk itu politisi PDI Perjuangan ini mengajak seluruh masyarakat Babel memberikan dukungannya kepada pemerintah provinsi dalam mengatur dan mengelola pertambangan rakyat di Babel. Salah satunya dengan menjaga situasi kamtibnas di daerahnya masing-masing agar tetap aman dan kondusif.
“Kita jaga kondusifitas, karena dengan situasi yang kondusiflah semua aspirasi ini dapat segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin akan mempercepat proses ini semaksimal mungkin, karena selain sebagai Gubernur juga di Dirjen Minerba yang memang bidangnya di pertambangan.
“Untuk itu mari bersama-sama kita jaga kondusifitas, sehingga apa yang di aspirasikan masyarakat tercapai,” ajaknya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Ridwan Djamaludin menyampaikan, salah satu syarat WPR adalah rekomendasi dari para bupati atau wali kota.
“Beberapa provinsi lain sudah mengusulkan dan sudah diterima, babel memang belum mengirimkan, ketika saya belum ditugaskan disini mana usulannya belum ada. Ya udahlah masa lalu sudah selesai nanti kita akan undang semua Bupati untuk mempertanyakan sejauh mana proses usulan WPR ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa dalam menyelesaikan masalah tata kelola pertambangan di bumi serumpun sebalai ini dengan penerapan regulasi yang baik dan benar sebagai titik temunya.
“Pemerintah tidak pernah bermaksud menyusahkan masyarakatnya dalam mencari nafkah, tetapi kita juga harus bergerak sesuai dengan ketentuan yang ada,” ucapnya
Penerapan regulasi ini sendiri dimaksudkan agar dimasa yang akan datang tidak ada pihak manapun yang disalahkan.
“Untuk itu kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada yang disalahkan,” tutupnya.(chu)
