PANGKALANBARU, LASPELA – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin mengatakan data registrasi sosial ekonomi (regsosek) dilakukan guna mencegah penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Ia mengakui, selama ini data penerima bantuan masih lemah, sehingga diperlukan data yang tepat agar bantuan tidak dinikmati orang yang mampu.
“Data ini perlu dilakukan agar mencegah penyaluran bantuan sosial dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran kepada masyarakat mampu. Karena selama ini data memang masih lemah sehingga bansos dan subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran,” kata Ridwan dalam sambutannya pada rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi di Hotel Novotel, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (15/9/2022).
Menurut Ridwan pendataan regsosek ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam mempercepat pendataan registrasi sosial ekonomi untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Kami berharap masyarakat ikut mendukung pendataan ini dengan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada petugas BPS, agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam menekan angka kemiskinan dan mengendalikan inflasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi ini,” katanya.
Lanjutnya, untuk pendataan registrasi sosial ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) ini, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas data guna mewujudkan data perlindungan sosial agar bantuan sosial lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
“Dengan adanya peningkatan kualitas data ini, sehingga upaya-upaya pemerintah khususnya terkait penggunaan anggaran ini dapat betul-betul memberikan manfaatkan seoptimal mungkin kepada penerima bantuan sosial ini,” tuturnya.
Untuk itu, Ridwan mengajak semua masyarakat untuk menyambut kegiatan ini, serta menyambut baik ketika petugas datang.
“Jika petugas datang diterima dengan baik, diberikan data selengkap mungkin dan seakurat mungkin. Jangan memberikan data yang keliru karena nanti akan mengurangi kualitas kegiatan,” jelasnya.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel, Toto Haryanto Silitonga mengatakan kegiatan pendataan ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mendukung pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan, terutama yang terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat ke depannya
“Pendataan awal regsosek secara khusus untuk mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,” tutupnya.(chu)
