PANGKALPINANG, LASPELA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya mengusulkan agar pemerintah mengubah objek penetapan subsidi dari barang ke orang guna menjaga daya beli masyarakat.
Pernyataan Bambang Patijaya tersebut disampaikan saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyesuaian Harga BBM yang digelar Polda Bangka Belitung di Gedung Tribrata, Senin (12/9/2022).
“Kita menyarankan agar ada perubahan pola subsidi dari barang kepada orang. Karena subsidi barang telah menyebabkan disparitas harga yang berimplikasi pada penyelewengan dan tidak tepat sasaran,” ujar Bambang Patijaya.
BPJ sapaan akrab Bambang Patijaya menyebutkan, subsidi sebaiknya diberikan kepada orang melalui data yang telah divalidasi dan di-update. Data yang dimaksud, kata dia, adalah dengan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS).
“Bantuan sosial harus cepat dan tepat sasaran. Sebelumnya kami berharap bantuan sosial dicairkan sebelum BBM dinaikkan laren untuk mempertahankan daya beli,” ujar dia.
“Jangan sampai masyarakat sudah terganggu daya beli baru diberikan. Selain itu pemberian bantuan sosial untuk memastikan dan memberi suasana tenang secara psikologis. Orang kalau sudah di awal dikasih, ributnya kurang,” tambah Bambang.
Bambang menuturkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada penerima subsidi agar tepat sasaran harus berdasarkan data yang sudah divalidasi dan diperbarui.
“Ini juga sebagai upaya untuk menekan kekeliruan dalam penyaluran subsidi. Laporan Bank Dunia menyebutkan laporan subsidi pembelian BBM dan elpiji selama ini sering meleset dari sasaran. Diduga ada kelompok masyarakat menengah keatas yang ikut menikmati subsidi,” ujar dia.
Kapolda Bangka Belitung Inspektur Jenderal Yan Sultra Indrajaya mengatakan pelaksanaan FGD dilakukan biar masyarakat mengerti dan paham kenapa pemerintah menaikkan harga BBM.
“Sehingga tidak ada lagi perdebatan yang muncul, yang tidak jelas. Di sini kita hadirkan narasumber yang berkompeten. Kami harapkan masyarakat mendukung program pemerintah biar berjalan dengan lancar,” ujar dia.
Yan menambahkan pihaknya sudah diminta untuk mengawal penyaluran BBM SPBU sejak sebelum penyesuaian kenaikan BBM. Dia menyebutkan untuk kebutuhan BBM di Bangka Belitung pada dasarnya tidak masalah karena stoknya cukup.
“Hanya ada panic buying dari masyarakat. Selain itu masih adanya pengerit dan oknum yang nakal. Pertamina sudah bertindak tegas dengan mencabut izin penyaluran BBM subsidi di SPBU yang melanggar. Selain itu kita juga diminta beberapa kementerian mengawal bantuan sosial bisa sampai yang berhak,” pungkasnya. (*/gn)
