TANJUNGPANDAN, LASPELA – Indonesia telah menempatkan blue economy (ekonomi biru) sebagai bagian dari diskusi penting pada Development Working Group (DWG) G20. Pendekatan melalui potensi ekonomi laut Indonesia ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi inklusif untuk meningkatkan peluang kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ridwan mengatakan dengan telah ditetapkannya Indonesia dalam ekonomi biru maka, Provinsi Babel harus bersiap-siap untuk lebih mendorong pembangunan berbasis maritim.
“Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, dengan jalan kerja sama, maka kita akan menemukan solusi-solusi terbaik dalam mendukung pertumbuhan pemulihan ekonomi termasuk potensi ekonomi biru,” ujar Ridwan dalam sesi diskusi pertama Side Event G20 pada seminar “The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap: Explore the Existing Condition of Blue Economy Sector in Indonesia”, di Ballroom Hotel BW Suite, Tanjung Pandan, Belitung, Rabu (7/9/22).
Ia mengatakan, pada sesi diskusi juga dijelaskan beberapa tantangan pada potensi blue economy seperti Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan, dan teknologi.
“Saya berharap kerja sama yang terjalin melalui DWG G20 ini dapat menemukan solusi terbaik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tukasnya.
Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Suharso Monoarfa mengatakan, DWG merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS).
DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan.
“DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global,” jelasnya.
Dibawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, yakni:
Pemperkuat pemulihan dari pandemi Covid-19 dan memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan begara kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, perlindungan sosial adaptif dan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pembangunan rendah karbon.
Meningkatkan pembiayaan swasta dan campuran dalam mendanai pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan.
Memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan.
Mengkoordinasikan kemajuan pencapaian SDGs di G20 dan pemutakhiran komitmen pembangunan G20.
Sebagai focal point DWG, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan 1st DWG Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari 2022 dan 2nd Development Working Group Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022 secara hybrid.
Agenda ketiga, 3rd DWG Meeting diagendakan berlangsung di Bali pada 10-12 Agustus 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga akan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung pada 7-9 September 2022.(chu)
