SUNGAILIAT, LASPELA — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka, Marianto menegaskan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak tepat.
Pasalnya, kenaikan tersebut bukan saja akan berdampak pada golongan masyarakat kecil, tetapi kelompok menengah juga akan terkena imbasnya.
“BBM dinaikkan oleh pemerintah ini jelas perhitungan yang keliru dan belum tepat. Boleh saya bilang mencekik rakyat kecil. Bahkan bukan saja masyarakat kelompok penerima manfaat bansos yang terdampak, akan tetapi berpengaruh kepada masyarakat menengah yang gajinya Rp3,5 jutaan per bulan,” kata Marianto, melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu (3/9/2022).
Selain itu, kenaikan harga BBM ini jelas akan menurunkan tingkat daya beli masyarakat.
“Belum dinaikkan saja (BBM-red), harga sembilan bahan pokok (sembako) sudah naik. Apalagi sudah naik,” ungkap Wakil Ketua Komisi III itu.
Padahal, dari awal Fraksi PKS baik dari pusat hingga daerah menolak keras adanya wacana kenaikan harga BBM tersebut.
“Baru wacana kenaikan saja kami menolak. Karena ini jelas akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah mengkaji ulang terkait kenaikan harga tersebut. Terlebih lagi, dampak pandemi Covid-19 masih terasa di masyarakat.
“Seharusnya pemerintah harus peka dengan kondisi rakyat saat ini, baru saja usai pandemi Covid melanda, banyak usaha kecil gulung tikar, ada yang baru mau bangun dan bangkit,” tandasnya.
Sementara itu, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (mah)
