PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menandatangani nota kesepakatan tentang perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan tahun 2022 di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel, Kamis (25/8/2022).
Setelah melalui tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Babel yang dilakukan secara marathon sejak tanggal 18 – 22 Agustus yang lalu.
Perubahan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 162 dan 169.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi berharap agar pemprov serius menyikapi hal-hal yang telah disepakati bersama dengan kerja keras kerja cerdas demi kemajuan Bangka Belitung.
Hal tersebut bukan tanpa sebab karena menurutnya, beberapa tahun terakhir ini kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada posisi rendah.
“Ketika kemampuan keuangan daerah dalam posisi rendah kita harus berusaha untuk menempatkan kembali kemampuan keuangan daerah ke posisi yang lebih baik dengan meningkatkan PAD,” ujarnya.
“Salah satunya dengan melakukan optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang terus digenjot oleh Badan Keuangan Daerah Babel. Dan Alhamdulillah pada APBD perubahan 2022 pendapatan daerah sudah meningkat,” tambah Herman.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa momentum penandatanganan nota kesepakatan ini membuktikan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik.
“Hal ini agar dijaga dan dibina terus menerus untuk itu saya mengajak kita semua untuk menyatukan langkah dan perbuatan demi kemajuan dan kemakmuran Babel,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Babel terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Pada kesempatan ini kita bersinergi bersama masyarakat untuk meningkatkan budaya menabung dan berinvestasi di sektor-sektor produktif, serta mengurangi budaya konsumtif,” tutupnya.(chu)
