MUNTOK, LASPELA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Barat (Babar) Marudur Saragih, meminta pemerintah daerah (Pemda) harus melakukan loncatan yang luar biasa untuk pemulihan ekonomi seperti tema HUT ke-77 RI ‘Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat’.
Hal tersebut diungkapkannya usai acara Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), di Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat, Selasa (16/8/22).
“Harus ada loncatan, itu artinya tidak biasa-biasa saja. Harus ada yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada pembangunan ini, sehingga program pemerintah pusat dan daerah itu sinerginya jelas. Salah satunya isu ketahanan pangan, itu harus kita dukung di daerah,” ungkapnya.
Menurut Marudur, untuk pemulihan ekonomi pemerintah daerah harus melakukan inovasi dengan menggandeng dunia usaha, tidak hanya mengandalkan APBD yang saat mengalami defisit.
“Artinya, dengan anggaran APBD ini tidak bisa mendukung secara total program-program kegiatan. Perlu kerja sama dengan pihak ketiga, misalkan melalui program-program bersama yang bisa menguatkan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Salah satu program pemulihan ekonomi pusat yang harus didukung daerah yakni ketahanan pangan, anggarannya sebesar 20 persen dialokasikan dari APBDes. Menurut Marudur, Pemkab Babar harus mengadvokasi pemerintah desa agar program tersebut tepat sasaran, dan misi pemulihan ekonomi bisa tercapai.
“Artinya, tepat sasaran bertujuan untuk pemulihan ekonomi misinya harus sama. Jangan sampai tiap desa tujuannya berbeda-beda,” ungkap Marudur.
Kemudian, Marudur juga mengatakan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Barat harus ditingkatkan, di atas Rp100 miliar dengan potensi yang ada, dan hanya mengandalkan APBD murni yang saat ini Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat berkurang.
“Sebenarnya potensinya sudah banyak. Pemerintah daerah tinggal membuat payung hukum yang tepat. Targetnya PAD kita tidak boleh di bawah 100 miliar. Karena tanpa PAD ini hanya mengandalkan APBD murni dengan DAU yang kurang, artinya susah untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Marudur membeberkan tiga hal yang membuat keuangan APBD menjadi tidak stabil, yakni DAU berkurang, PAD yang rendah, dan belanja modal terlalu besar. Hal tersebut harus dipikirkan pemerintah daerah.
“Jadi APBD kita ini terkoreksinya cukup besar ya, pertama yang pasti DAU kita turun, kedua PAD kita rendah, ketiga belanja modal kita terlampau besar. Jadi, struktur APBD ini harus betul-betul dipikirkan ke depan supaya tidak besar pengeluaran daripada pendapatan,” ucapnya. (Oka).
