PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) mengelar rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA PPAS Perubahan TA 2022 dan Rancangan KUA PPAS APBD TA 2023, di ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (15/08/2022). Rapat paripurna langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo, bersama Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, Wakil ketua DPRD Muhammad Amiin dan Amri Cahyadi. Dan dihadiri langsung Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, Sekretaris Daerah Naziarto, Forkompinda dan tamu undangan lainnya.
Pejabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin dalam sambutannya mengatakan, Pemprov Babel akan fokus pada pembangunan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Babel 2005-2025, yaitu upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.
Guna memenuhi kebutuhan belanja prioritas tersebut, maka dalam RKUA PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2022, dialokasikan sebesar Rp2.355.941,142.069. Dengan rincian, untuk anggaran belanja sebesar Rp2.796.688.877.167, sementara anggaran penerimaan pembiayaan Rp533.940.786.297, anggaran pengeluaran pembiayaan Rp93.193.051.192.
“Sedangkan dalam rancangan KUA PPAS APBD 2023, dialokasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.3.060.625.501.932, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp.160 miliar dan anggaran pengeluaran Rp.98.193051.132,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo, menjelaskan bahwa dokumen RKUA-RPPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2022 sangat penting untuk menjadi perhatian bersama, guna menentukan skala prioritas anggaran dalam beberapa bulan yang tersisa dari APBD tahun anggaran 2022. Kemudian, RKUA dan RPPAS APBD TA 2023 merupakan salah satu tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Keduanya saling terkait, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan.
“Kita juga berharap dalam dokumen ini tercantum upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran sehingga dapat bermanfaat secara maksimal dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan mempedomani tata tertib DPRD, maka rancangan KUA PPAS Perubahan TA 2022 dan Rancangan KUA PPAS APBD TA 2023 akan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim anggaran Pemerintah Daerah provinsi kepulauan bangka Belitung. Dia juga mengingatkan tim anggaran Pemprov Babel agar menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan yang rinci, fokus dan terukur dalam pembahasan nantinya bersama badan anggaran DPRD.
“Oleh Karena itu kami mengimbau kepada badan anggaran DPRD agar dapat mengkaji dan membahas secara detail dan mendalam subtansi kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka belitung di tahun 2022 ini dan ditahun 2023 mendatang,” harapnya. (chu)
