Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN Gandeng TNI-Polri

PANGKALPINANG, LASPELA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara resmi menjalin kerja sama dengan TNI-Polri dalam upaya percepatan penurunan stunting. Keterlibatan lintas sektor, khususnya TNI dan Polri ini akan berdampak sangat signifikan seperti yang disampaikan Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo dalam kegiatan kick-off percepatan penurunan stunting dengan melibatkan TNI dan Polri, dan stakeholder lainnya, yang dilaksanakan serentak secara nasional dan disiarkan di seluruh wilayah di Indonesia, Senin (8/8/2022).

Ia juga berharap, organisasi wanita di TNI Polri, seperti Dharma Pertiwi dan Bhayangkari, bisa membantu dalam mengedukasi ibu-ibu di seluruh wilayah Indonesia bagaimana pola asuh dan nutrisi bagi anak, agar terhindar dari stunting.

“Kita berharap dengan melibatkan TNI Polri dan semua stakeholder ini dapat menurunkan angka stunting di Indonesia,” ujarnya.

Ia menyebutkan, stunting itu merugikan kualitas SDM, dengan tiga ciri pasti pendek, kemampuan intelektual rendah dan kerugian terakhir di hari tua belum terlalu tua banyak permasalahan kesehatan yang dihadapi.

“Jika hal ini dibiarkan, maka peluang untuk memanfaatkan bonus demografi menjadi tidak terbatas capai, karena banyak anak atau sumber daya manusia yang tidak berkualitas,” jelasnya.

Menurut Hasto, kerja sama dengan TNI merupakan rangkaian kegiatan dari Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu tahun 2022. Menurut dia, Kick Off Percepatan Penurunan Stunting menjadi kegiatan awal yang akan didukung Panglima TNI dan Kapolri, serta seluruh jajarannya di daerah-daerah, termasuk organisasi-organisasi wanita di dalamnya.

“Pada tahun 2022 ini, kolaborasi BKKBN dengan TNI dan Polri diperkuat kembali dengan fokus yang berbeda yakni stunting,” tuturnya.

Dikatakan Hasto, meski kolaborasi kali ini untuk upaya percepatan penurunan stunting, tetapi tidak melupakan capaian program Bangga Kencana dan pelayanan KB yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Setelah kick off ini akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Fazar Supriadi Sentosa menambahkan, di Babel pihaknya juga berkolaborasi dengan Korem dan Polda Babel untuk mengedukasi masyarakat.

“TNI dan Polri ini kan personelnya hingga ke desa, dan stunting ini banyak di desa, sehingga dengan kolaborasi ini mereka menyasar hingga ke desa, untuk memberikan edukasi baik kepada pasangan yang mau menikah, ibu hamil dan anak stunting,” ujarnya.

Dia menyebutkan, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kasus stunting. Dengan bersama-sama, terlebih TNI-Polri yang aparatnya sampai ke desa, akan lebih mudah membantu BKKBN Babel menjangkau pelosok desa untuk menangani kasus stunting, karena kasus stunting banyak terjadi di desa.

“Nantinya TNI-Polri ini yang membantu kita memberi edukasi kepada masyarakat tentang stunting baik yang mau menikah, yang sedang hamil dan anak-anak yang stunting,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dharma Pertiwi Korem 045/Gaya, Desi Ujang Darwis menegaskan, pihaknya siap menjalin kolaborasi dengan BKKBN Babel untuk mempercepat penurunan stunting.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menurunkan angka stunting. Saat ini kami masih mendata sasaran yang akan kita lakukan intervensi, dimana yang bisa kita bantu, termasuk edukasi kepada ibu-ibu,” jelasnya.

Sekretaris BKKBN Babel, Ismi Fahriani menambahkan, pihaknya masih melengkapi data stunting, agar nantinya muncul prioritas anak stunting yang akan dibantu atau diintervensi.

“Untuk itu nantinya Ketua Dharma Pertiwi dan Bhayangkari akan dikukuhkan menjadi bunda asuh stunting, menyusul dikukuhkannya Ketua Dharma Pertiwi & Ketua Bhayangkari  pusat sebagai bunda asuh anak stunting, dimana nantinya mereka ini memberikan bantuan kepada anak stunting yang dari ekonomi kurang mampu,” jelasnya.

Dia menambahkan, bantuan yang diberikan berupa makanan tambahan, baik biskuit, vitamin, susu, dan lainnya tergantung bentuk intervensi terhadap anak.

“Bersama dengan Ibu asuh ini nantinya untuk anak stunting yang dari ekonomi kurang mampu dibantu diberikan makanan tambahan selama enam bulan, kemudian dipantau kondisi anak apakah ada peningkatan dan akan ada evaluasi,” tutupnya. (wa)