Fraksi PKS DPRD Basel Soroti Sikap Bupati Riza yang 4 Kali Tak Hadiri Rapat Paripurna

*Rapat Paripurna Sempat Molor 2 Jam

TOBOALI ,LASPELA– Dalam rapat paripurna dengan agenda penandatangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum APBD 2023 dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 sempat molor dari jadwal yang ditentukan.

Agenda rapat paripurna yang hanya dihadiri 19 anggota DPRD dan wakil bupati itu sebelumnya dijadwalkan pukul 15.00 Wib, tapi rapat paripurna baru dilaksanakan pukul 17.00 Wib.

diwarnai aksi interupsi oleh salah satu anggota DPRD Bangka Selatan, Musani.

Interupsi yang dilayangkan anggota fraksi PKS tersebut, yakni menanyakan keberadaan Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid yang tidak hadir dalam beberapa rapat paripurna.

“Interupsi ketua, kenapa selama 4 kali paripurna digelar Bupati Bangka Selatan tidak bisa hadir, apa alasannya,” kata Musani saat melayangkan interupsi kepada pimpinan DPRD Bangka Selatan sebelum rapat paripurna berlangsung di Gedung Paripurna Junjung Besaoh, Selasa, 9 Agustus 2022 petang.

Usai rapat paripurna, Musani Bujui menyebutkan ketidakhadiran bupati menjadi catatan buruk terhadap pandangan legislatif.

“Karena bupati sudah 4 kali tidak hadir selalu mengamanatkan kepada wakil bupati, maka saya mempertanyakan ketidakhadiran bupati karena sudah berturut-turut 4 kali tidak hadir,” beber Musani.

Menurut dia, rapat paripurna kali ini sangat penting untuk dihadiri bupati, karena ia menilai rapat kali ini rapat tertinggi yakni pengambilan keputusan.

“Inikan rapat tertinggi, rapat pengambilan keputusan, dalam hal ini setidak-tidaknya bupati harusnya sudah meluangkan waktu, karena ini hal yang sangat penting,” ujar dia.

Ia menuturkan, karena hal ini adalah rapat tertinggi harusnya dihadiri bupati, beda cerita kalau kegiatan bupati tidak urgensi, kecuali sebaliknya kegiatan bupati sangat urgensi dapat dipahami.

“Pembahasan kita dari pagi sampai jelang magrib ini, kita mengharapkan bupati harus meluangkan waktu dalam hal pengambilan keputusan karena itu sangat penting, apalagi ada intruksi KPK harus sesuai tahapan waktu yang ditentukan, kalau ini gagal berarti kita melanggar dari yang disampaikan oleh KPK,” tuturnya.

Sebagai leading sektor pengawasan, kata Musani sudah menjadi kewajiban legislatif mengingatkan eksekutif demi menjaga keharmonisan sehingga dapat berjalan beriringan dalam membangun Bangka Selatan.

“Dalam hal ini saya hanya saling mengingatkan antara eksekutif dan legislatif, kewajiban kita selaku legislatif mengingatkan bupati bahwa kenapa selalu tidak hadir saat rapat paripurna dilaksanakan,” sebutnya.

Penyampaian yang dilontarkan ini, kata Musani tidak dalam konteks tendensi atau sentimentil terhadap Bupati Riza Herdavid, tapi lebih memikirkan kemajuan Bangka Selatan lebih baik lagi.

“Tidak ada tendesi apapun terhadap bupati, tetapi dalam momentum ini demi kepentingan daerah bangka selatan karena rapat paripurna hari ini sangat sakral dalam pengambilan keputusan demi kemajuan Bangka Selatan,” ungkap dia.

Sementara, Pimpinan rapat paripurna, Erwin Asmadi mengakui sudah 4 kali ketidakhadiran bupati pada rapat paripurna di DPRD Bangka Selatan.

Bahkan sikap interupsi anggota DPRD Musani terhadap kelakuan bupati Riza yang sudah 4 kali tidak hadir diapresiasi Erwin Asmadi selaku Ketua DPRD Bangka Selatan.

“Kita menyampaikan terimakasih, karena dewan mengkritisi karena sudah 4 kali paripurna selama kurun waktu beberapa minggu ini pak bupati mungkin dengan kesibukan beliau tidak dapat hadir, tapi kedepannya persoalan ini diharapkan tidak terjadi lagi,” terang dia.

“Ya sekali-kali kita berharap pak bupati, karena ini bentuk persetujuan memang sebaiknya pak bupati harus hadir biar elok,” tuturnya.

Kendati demikian, Erwin memahami dengan kesibukan bupati Riza sebagai kepala daerah. Ia berharap dengan timbulnya persoalan ini, hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD Bangka Selatan tetap terjalin dengan baik.

“Kita memaklumi, mudah-mudahan kedepan bisa diperbaiki lagi yang penting hubungan DPRD dengan pemerintah daerah tidak ada persoalan, biasalah kritikan itu yang sifatnya membangun agar bupati dapat merubah sikap dianggap menghargai pada sidang paripurna ini,” sebut Erwin yang juga ketua DPC PDIP Bangka Selatan.

Terpisah, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa, 9 Agustus 2022 petang menyebutkan ketidakhadiran dirinya dalam rapat paripurna dikarenakan menghadiri kegiatan lain di luar kota.

“Tadi ada acara di Danrem dan jemput jemaah haji,” kata Riza singkat. (Pra)