MUNTOK, LASPELA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Barat (Babar) Marudur Saragih mengungkapkan, saat ini anggaran Babar mengalami defisit, dan diperkirakan tidak jauh berbeda di tahun 2023.
Untuk itu, Marudur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Babar tidak terlalu muluk-muluk membuat program prioritas. Cukup yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan terealisasi semua.
“Harus dipikirkan, daripada kita prioritasnya yang tinggi-tinggi tapi kenyataan tidak ada. Harapan kami di dewan, kami mendorong seperti itu programnya enggak usah muluk-muluk, yang penting program nyata,” ungkapnya, Selasa (2/8/22).
Menurut Marudur, akibat defisit yang berkelanjutan tersebut banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Salah satunya banyak jalan yang rusak, dan dikhawatirkan tidak punya anggaran untuk memperbaiki.
“Sekarang kita bisa lihat, dengan defisit anggaran ini jalan kita sudah mulai rusak, kita harus berpikir. Jadi, pemerintah daerah harapan kami jangan belanja yang enggak penting, jembatan kita banyak yang roboh, nih musim hujan, itu saran,” ucapnya.
“Kembali lagi kita juga usulan-usulan yang dimunculkan pemerintah daerah harusnya yang real di masyarakat, tiba-tiba jembatan putus tidak ada anggaran, akses macet itu.
Jembatan kita sudah mau roboh, untuk pemulihan ekonomi itu,” sambungnya.
Namun, meskipun anggaran Bangka Barat mengalami defisit ratusan miliar, DPRD Babar tetap men-support program bupati yakni berobat gratis. Sebab, menurut Marudur, itu dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tapi untuk kesehatan mudah-mudahan masih kita anggarkan untuk BPJS, kalau yang lain memang sudah dipersiapkan. Tinggal bagaimana nanti tim TAPD bisa menjelaskan terkait program kegiatan OPD terkait,” katanya. (Oka)
