MUNTOK, LASPELA — Gas subsidi 3 kilogram sulit didapatkan warga Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar). Yanti (25), warga Desa Belo Laut mengaku sulit mendapat gas tersebut sudah sejak sebelum lebaran Iduladha tahun 2022.
“Sulit mendapatkan gas 3 kilo, sudah dari sebelum lebaran Iduladha. Nggak jauh dari rumah kami itu ada pangkalan gas 3 kilo, tapi udah berapa kali ke sana nggak dapet, habis terus kata yang jual,” ungkapnya, Selasa (19/7/22).
Yanti, yang kesehariannya menjual kue berharap pangkalan-pangkalan yang ada lebih mendahulukan warga sekitar pangkalan, dengan menggunakan data seperti KTP atau catatan.
“Padahal sering kami lihat ada mobil nganter gas itu, tapi pas mau beli udah abis. Kalau nggak salah, kan seminggu itu ada dua kali gas masuk. Harusnya pangkalan itukan prioritaskan warga sekitar pangkalan. Terus ke mana larinya gas itu? Rumah sekitar pangkalan itu nggak banyak. Kita jaraknya hanya 2 rumah saja nggak dapat,” katanya.
Kemudian, untuk memasak Yanti terpaksa menggunakan modal jualan untuk membeli gas 12 kilogram non subsidi. “Saya belinya ke pangkalan yang lebih jauh dari rumah saya, tapi sebelum lebaran nggak kebagian lagi,” katanya.
“Jadi, terpaksa minjem tabung gas 12 kilo milik saudara, karena mau masak dan jualan kan. Harganya jauh lebih mahal lah, tapi daripada nggak masak, nggak jualan mau gimana lagi?” ucapnya.
Sementara itu, warga Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Titi (40) juga mengeluhkan keberadaan gas. Bahkan, kalaupun ada, harganya sangat tinggi.
“Sekarang gas susah bener ok nyari e ke mane-mane, kalok ketemu jak tuh harga e 38-40 ribu, Bingung, nek nyari e. Untuk masak tuh cemane men dak ade gas e?(Sekarang susah benar ya carinya ke mana-mana, kalau ketemu saja harganya 38-40 ribu. Bingung mau carinya. Untuk masak itu bagaimana kalau tidak ada gasnya?” katanya.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUP) Kabupaten Bangka Barat (Babar) Aidi, mengungkapkan sebenarnya untuk kouta gas subsidi 3 kilo pendistribusian normal, dan kelangkaan tersebut diduga kurang telitinya pangkalan saat memberikan ke konsumen.
“Sebenarnya normal, ada di pangkalan atau mungkin kurang tetap sasaran. Kami mengimbau pangkalan betul-betul melakukan seleksi kepada masyarakat yang memang berhak menerima dengan kategori masyarakat tidak mampu. Kemudian, pangkalan ini menyeleksi kembali, jangan sampai satu orang mendapatkan lebih dari satu tabung dalam satu periode,” katanya.
Aidi juga mengungkapkan, yang berhak menjual adalah pangkalan bukan kembali dijual kembali ke toko-toko kelontong yang menyebabkan harga melebihi harga eceran tertinggi (HET), yang telah ditetapkan pemerintah dengan kisaran harga Rp18.000 per tabung.
“Tidak bisa dijual di toko-toko kelontong, karena ini barang subsidi ya, yang seharusnya peruntukannya untuk warga yang tidak mampu. Jadi, distribusinya dari agen masuk ke pangkalan, dan dari pangkalan didistribusikan ke konsumennyn, dan harga resmi sudah ditetapkan pemerintah,” ucapnya. (Oka)
Leave a Reply